JAKARTA - Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Hari Senin menolak tuduhan, penangguhan pakta militer antar-Korea dan dimulainya kembali siaran pengeras suara anti-Pyongyang ditujukan untuk memicu provokasi Korea Utara, jelang pemberlakuan darurat militer pada Bulan Desember.
Tanggapan kementerian tersebut muncul di tengah kecurigaan yang diajukan oleh blok oposisi dan beberapa laporan media, militer "sengaja" mengambil bagian dalam kegiatan tersebut untuk mendorong Korea Utara melakukan provokasi sehubungan dengan pemberlakuan darurat militer jangka pendek oleh Presiden Yoon Suk-yeol pada tanggal 3 Desember.
"Militer kami telah menghalangi provokasi Korea Utara melalui kebijakan yang konsisten terhadap Korea Utara sambil mempertahankan kesiapan militer yang kuat," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, melansir The Korea Times 13 Januari.
"Tetapi, beberapa pihak menghubungkan kegiatan dan tindakan militer normal tersebut dengan situasi darurat militer, menimbulkan masalah keamanan dan menghambat kegiatan militer kami," katanya, menyerukan agar tidak timbulnya kecurigaan tersebut dan berjanji untuk bekerja sama erat dengan penyelidikan darurat militer.
Secara khusus, kementerian menepis pandangan bahwa militer mempertimbangkan untuk melancarkan serangan artileri sebagai respons atas peluncuran balon pembawa sampah oleh Korea Utara melintasi perbatasan tahun lalu.
Militer "dengan sabar" menanggapi dengan mengambil balon-balon yang jatuh ke tanah tanpa menembakkannya, menekankan bahwa kecurigaan bahwa mereka mungkin bersiap untuk serangan artileri tersebut "tidak benar," kata kementerian.
Kementerian Pertahanan menekankan, semua tindakan yang relevan diambil sebagai respons atas provokasi Korea Utara dan dilakukan berdasarkan proses pengambilan keputusan yang "normal".
"Korea Utara-lah yang pertama kali mengumumkan penangguhan pakta pengurangan ketegangan militer dan akhirnya menimbulkan kerusakan pada properti rakyat dengan mengirimkan balon-balon berisi sampah," kata seorang pejabat kementerian.
Sebelumnya, Dewan Keamanan Nasional kepresidenan pada Bulan Juni memutuskan untuk sepenuhnya menangguhkan pakta pengurangan ketegangan antar-Korea tahun 2018, hingga rasa saling percaya dipulihkan sebagai respons atas pengiriman besar-besaran balon pembawa sampah lintas perbatasan oleh Korea Utara.
Militer kemudian melanjutkan siaran propaganda anti-Pyongyang, menandai siaran pengeras suara anti-Pyongyang pertama di dekat perbatasan yang dijaga ketat sejak Januari 2016.
Kementerian menjelaskan, Korea Utara telah melanggar pakta pengurangan ketegangan lebih dari 4.000 kali sejak menangguhkan perjanjian tersebut secara sepihak pada Desember 2023.
Serupa dengan itu, Kepala Staf Gabungan (JCS) sebelumnya menolak tuduhan mereka mengirim selebaran anti-Pyongyang ke Korea Utara untuk memicu provokasi militer ketika mantan Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun menjabat.
BACA JUGA:
Diketahui, Kim sendiri didakwa sebagai tokoh kunci di balik pemberlakuan darurat militer yang gagal oleh Yoon.
JCS juga membantah kecurigaan bahwa mereka berusaha menyembunyikan bukti setelah diduga menerbangkan pesawat nirawak di atas Pyongyang pada Bulan Oktober.
Militer tetap mempertahankan pendiriannya untuk tidak mengonfirmasi dugaan infiltrasi pesawat nirawak meskipun ada tuduhan, dengan alasan keamanan operasional.
"Kami mendesak penghentian tindakan yang secara tidak bijaksana menimbulkan tuduhan yang menghambat keamanan nasional," kata kementerian.
"Militer kami akan fokus menjaga kesiapan yang kuat untuk menghalangi Korea Utara," tandasnya.