JAKARTA - Amerika Serikat memperingatkan pada Hari Rabu, Korea Utara diuntungkan oleh pasukannya yang bertempur bersama Rusia melawan Ukraina, memperoleh pengalaman yang membuat Pyongyang "lebih mampu berperang."
Lebih dari 12.000 tentara Korea Utara berada di Rusia dan bulan lalu mulai berperang melawan pasukan Ukraina di wilayah Kursk Rusia, kata Wakil Duta Besar AS untuk PBB Dorothy Camille Shea kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
"DPRK sangat diuntungkan dengan menerima peralatan, teknologi, dan pengalaman militer Rusia, yang membuatnya lebih mampu berperang melawan negara-negara tetangganya," jelas Shea dalam pertemuan DK PBB yang membahas uji coba rudal balistik hipersonik jarak menengah pada Hari Senin, melansir Reuters 9 Januari.
"Pada gilirannya, DPRK kemungkinan besar akan bersemangat untuk memanfaatkan peningkatan ini guna mempromosikan penjualan senjata dan kontrak pelatihan militer secara global," katanya, menggunakan akronim untuk nama resmi Korea Utara - Republik Rakyat Demokratik Korea.
Diketahui, Rusia telah menjalin hubungan diplomatik dan militer yang lebih erat dengan Korea Utara sejak Moskow menginvasi Ukraina pada Bulan Februari 2022.
Sementara itu, Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song membenarkan uji coba rudal hari Senin sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara tersebut. Ia menuduh Amerika Serikat menerapkan standar ganda.
"Ketika jumlah korban tewas warga sipil melebihi 45.000 di Gaza, Amerika Serikat membesar-besarkan kekejaman pembunuhan massal Israel yang keji sebagai hak untuk membela diri. Sementara itu, mereka mempermasalahkan pelaksanaan hak DPRK untuk membela diri secara sah," kata Kim kepada Dewan Keamanan.
Sedangkan Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengulangi tuduhan lama Moskow, AS, Korea Selatan dan Jepang memprovokasi Korea Utara dengan latihan militer.
Ia juga menolak sebagai "sepenuhnya tidak berdasar" tuduhan AS bahwa Rusia bermaksud untuk berbagi teknologi satelit dan ruang angkasa dengan Pyongyang.
BACA JUGA:
"Pernyataan seperti itu adalah contoh terbaru dari dugaan tak berdasar yang ditujukan untuk mencoreng kerja sama bilateral antara Federasi Rusia dan negara sahabat DPRK," kata Nebenzia.
Diktahui, Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB sejak 2006, dan tindakan tersebut terus diperkuat selama bertahun-tahun dengan tujuan menghentikan pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik Pyongyang.
Di sisi lain, Rusia memiliki hak veto pada badan yang beranggotakan 15 orang tersebut, jadi tindakan dewan lebih lanjut tidak mungkin dilakukan.