Dukung Partisipasi Perempuan dalam Misi Perdamaian PBB, Indonesia Rekomendasikan Tiga Hal

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyebut Indonesia berkomitmen untuk untuk menambah jumlah pasukan perempuan, dalam misi pasukan perdamaian PBB yang dipercayakan kepada Indonesia.

Ini disampaikan Menlu Retno dalam webinar virtual yang bertajuk 'Action for Peacekeeping (A4P) Women, Peace and Security (WPS) Champions: Practical Recommendations for Breaking Barriers for Women in Peacekeeping', yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2021.

"Total 183 pasukan perdamaian perempuan di berbagai Misi Perdamaian PBB, menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus menambah jumlah dan mendukung penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pasukan perempuan dalam Misi PBB," jelas Menlu Retno dalam keterangan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jumat 9 Juli.

Pertemuan A4P WPS Champions ini merupakan bagian dari rangkaian webinar tingkat ahli yang diselenggarakan oleh Indonesia bersama dengan Irlandia, Jerman, Bangladesh, Afrika Selatan, Kenya dan Namibia. 

Menlu Retno mengatakan, mengatasi hambatan untuk pasukan perdamaian perempuan merupakan hal penting, guna memastikan partisipasi penuh perempuan dalam Misi Perdamaian.

"Rekomendasi yang disampaikan hari ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk PBB, dalam merumuskan kebijakan yang akan menjadi katalis bagi peningkatan peran perempuan di Misi PBB," jelasnya.

Dalam kesempatan ini, negara penyelenggara juga menyerahkan dokumen rekomendasi upaya mengatasi hambatan partisipasi perempuan dalam Misi PBB, kepada perwakilan Sekjen PBB untuk Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB.

Sejalan dengan komitmen Indonesia untuk memajukan peran perempuan dalam Misi Perdamaian PBB, Menlu Retno menyampaikan tiga Rekomendasi yang perlu dilakukan.

Pertama, pentingnya mendesain infrastruktur yang sensitif terhadap gender pada Misi Perdamaian. Memastikan lingkungan yang aman bagi pasukan perdamaian perempuan merupakan prioritas utama Indonesia sebagai salah satu negara kontributor pasukan terbesar pada Misi PBB.

"Hal kedua yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan identifikasi hambatan pada tingkat nasional," sambung Menlu Retno. Upaya melakukan identifikasi hambatan ini harus disesuaikan dengan budaya dan situasi lokal dari masing-masing negara agar dapat diperoleh hasil yang maksimal.

Terakhir, Menlu Retno juga menekankan dukungan Indonesia bagi jejaring untuk pasukan perdamaian perempuan. 

"Jejaring ini akan memberikan dukungan tambahan untuk mendukung peningkatan jumlah pasukan perempuan pada Misi PBB," tuturnya.

"Partisipasi penuh, efektif dan bermakna dari perempuan dalam Misi PBB merupakan tanggung jawab bersama. Indonesia akan selalu berkomitmen untuk menjadi bagian dalam hal ini," pungkas Menlu Retno.