JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR Deddy Sitorus, menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di wilayah Jawa dan Bali belum terlaksana efektif. Di Jakarta tampak kesemrawutan penumpukan kendaraan karena penyekatan.
Menurut Deddy, PPKM di ibu kota hanya efektif di hari libur. Di mana orang tidak bekerja tetapi aktivitas lain tetap berjalan seperti biasa, bahkan tak terlihat penurunan aktivitas di permukiman atau tempat-tempat keramaian.
Terlebih, kata dia, aparat kelurahan baginya tidak berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap aktivitas warga.
“Seharusnya penyekatan itu dilakukan di pintu keluar masuk permukiman, sehingga sejak awal aktivitas warga yang tidak mendesak bisa dikurangi. Tanpa kerja sama aparatur terbawah dan warga di tingkat RT, PPKM ini tidak akan pernah mencapai tujuannya,” ujar Deddy kepada wartawan, Senin, 5 Juli.
“Terus terang, saya risau kalau melihat keramaian di tingkat permukiman, apalagi daerah padat. Aktivitas warga tidak berkurang signifikan, ini sangat berbahaya,” sambungnya.
Deddy khawatir kapasitas pelayanan kesehatan sudah melebihi kapasitas, dan terjadi kelangkaan oksigen. Sebab, varian virus Corona yang sekarang menyerang, terutama varian Delta, sangat cepat penularannya. Apalagi, klaster keluarga juga terus meningkat, demikian pula penderita anak-anak.
“Jakarta sudah kolaps, beberapa hari ini banyak sekali orang yang kita kenal bertumbangan. Kematian terasa begitu nyata dan dekat. Tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparaturnya terkesan menghilang,” ungkap Deddy.
Karenanya, Deddy berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan instansi terkait di Jakarta segera muncul ke publik untuk memastikan PPKM Darurat berjalan dengan baik.
“Jangan sembunyi saat ada masalah lalu manggung saat keadaan membaik,” sindir politikus PDIP itu.
Deddy pun mempertanyakan keberadaan Gubernur Anies lantaran wilayahnya darurat tapi tak pernah terdengar suaranya.
“Jakarta sekarang menjadi kota paling berbahaya di dunia. Apa Gubernur-nya tidak malu? Kita jadi bulan-bulanan media asing, persis seperti dulu kejadian di India. Pak Anies, turunlah, Anda punya pasukan hingga ke-RT, waktunya untuk Anda menata sistem dan bukan sekadar menata kata,” tegasnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Minta Perusahaan Nonesensial Patuhi WFH 100 Persen, Anies: Kasihan Karyawan
05 Juli 2021, 14:11
Deddy menegaskan, Gubernur DKI Jakarta tidak boleh terus menerus berlindung di bawah pemerintah pusat. Sebab, DKI Jakarta punya anggaran, punya aparat, dan punya kewenangan.
Karena itu, Deddy meminta Anies bekerja efektif dan meningkatkan kesadaran warga sebelum lebih banyak korban meninggal dunia akibat pengendalian pandemi COVID-19 di Jakarta yang tidak jelas.
“Kesuksesan PPKM ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat,” pungkas Deddy.
Terkait
