JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat 47.030 desa telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi masyarakat prasejahtera yang terdampak pagebluk virus corona atau COVID-19.
Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan, total anggaran bantuan yang telah disalurkan sebesar Rp2,9 triliun. Dengan demikian, pencairan BLT Dana Desa sudah 74,6 persen dari total 63.029 desa yang telah menerima transfer dana desa dari pemerintah pusat ke rekening desa.
Namun, lanjut Abdul Halim, jika dibandingkan dengan jumlah desa keseluruhan di Indonesia yakni sebanyak 74.953 desa, pencapaian tersebut baru 62 persen.
"Kalau kita lihat, penyaluran BLT grafiknya jalan terus meskipun Lebaran. Sehingga kalau kita lihat Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), penyalurannya dengan jarak pendek, misalnya 23 Mei 44.035 ribu desa yang salur, Lebaran 24-25 Mei dan hari itu naik dari 44.035 ribu desa menjadi 47.030, hampir tiga ribu kenaikan. Ini suatu hal yang membahagiakan," tuturnya, dalam video conference bersama wartawan, Rabu, 27 Mei.
Abdul Halim menilai, kenaikan angka penyaluran BLT Dana Desa menujukkan bahwa kepala desa berkomitmen untuk memberikan hak-hak warga desa yang sudah didata dan Musdesus-kan, sehingga berhak mendapatkan BLT dari dana desa.
38 Kabupaten/Desa Tidak Salurkan BLT Dana Desa
Abdul Halim mengatakan, setidaknya ada 38 kabupaten/kota yang progres penyaluran dana desanya masih nol persen. Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan pengecekan di lapangan dan setiap daerah memiliki kendala berbeda.
Lebih lanjut, Abdul Halim mengatakan, salah satu contoh kasus yang ditemukan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT). Di wilayah ini banyak kepala desa yang baru dilantik sehingga belum menyusun APBDes.
BACA JUGA:
Tak hanya itu, di wilayah Jawa Tengah banyak pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang anggotanya baru dilantik sehingga belum dapat menyalurkan BLT Dana Desa.
"Kendala-kendala yang sifatnya mendasar, sehingga masih ada 38 kabupaten/kota yang belum cair sama sekali," jelasnya.
Menurut Abdul Halim, letak geografis daerah bersangkutan juga menjadi salah satu faktor yang menghambat penyaluran BLT Dana Desa. Medan yang sulit, menyebabkan pemerintah daerah harus mengeluarkan biaya dan tenaga ekstra untuk menjangkaunya. Kendala geografis ini didominasi oleh daerah-daerah yang ada di wilayah Papua dan Papua Barat.
Abdul Halim berujar, kasus yang sama juga ditemukan di Kalimantan Timur, tepatnya Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Nias di Sumatera Utara. Kemudian, kasus lain terjadi di Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang. Dana Desanya sudah cair, tapi penyaluran masih nol karena bupatinya pelaksana harian.
Tak hanya itu, kata Abdul Halim, ada juga daerah-daerah yang ingin menyelesaikan bantuan sosial pemerintah pusat lainnya terlebih dahulu sebelum menyalurkan BLT Dana Desa.
Untuk diketahui, saat ini terdapat 109 kabupaten/kota yang BLT Dana Desanya tersalur 100 persen dan 138 kabupaten/kota yang baru 75-98 persen. Kemudian 55 kabupaten/kota baru 50-74 persen dan 94 kabupaten/kota yang di bawah 50 persen yang baru tersalur.
Adapun jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang didata Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ada sebanyak 4.992.025 KPM dengan total dana yang sudah tersalur Rp2,995 triliun.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #pdip #hasto kristiyanto #nataru #natalPopuler
