Sandiaga Uno: Jika COVID-19 Mulai Kondusif, yang Dibuka Paling Awal Adalah UMKM, Bukan Mal

JAKARTA - Founder OK OCE Indonesia Sandiaga Uno mengusulkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi sektor usaha yang paling awal dibuka setelah kondisi pandemi virus corona atau COVID-19 mulai kondusif.

Sandi mengatakan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia yang memiliki risiko penularan virus terendah. Karena itu, menurut Sandi, UMKM harus menjadi prioritas.

"Kalau saya melihat yang dampak ekonominya paling besar karena menopang 90 persen perekonomian adalah sektor UMKM. Ini sektor yang paling awal harus dibuka," ujar Sandi, dalam diskusi virtual, Jumat, 22 Mei.

Apalagi, kata Sandi, UMKM mampu menyerap lapangan pekerjaan 2,8 juta per bulan April atau 97 persen lapangan pekerjaan. Tumbuhnya UMKM ini juga didukung penerapan sosial distancing dan pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, adanya pandemi COVID-19 telah menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan bagi 10 hingga 15 juta orang di seluruh Indonesia baik pekerja formal maupun informal. Artinya, sebanyak 37 juta jiwa masyarakat menengah yang masuk dalam golongan warga miskin baru.

Meningkatnya jumlah pengangguran, kata Sandi, juga berimbas pada tekanan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan hanya tumbuh minus 1 persen hingga 1 persen di tahun ini.

Setelah kondisi semakin membaik, tutur Sandi, sektor selanjutnya yang akan dibuka yakni sektor pivot zone, di mana sektor ini memiliki risiko kesehatan masyarakat lebih besar dibandingkan UMKM tapi memiliki dampak ekonomi yang tak kalah besar.

Kemudian, terakhir ketika kondisi sudah sepenuhnya membaik, usaha yang dibuka yakni di sektor white zone yang memiliki risiko kesehatan besar namun dampak ekonominya rendah.

Namun, kata Sandi, upaya pembukaan sektor-sektor ekonomi tersebut harus berdasarkan data dari sisi medis berupa tingkat penyebaran virus baik secara nasional maupun per daerah.

"Kalau fokus UMKM, yang dibuka bulan Juni adalah pusat perbelanjaan. Bukan skala besar seperti mal, tapi yang skala kecil dan menengah. Tentunya dengan protokol yang sangat ketat dan harus fokus pada sektor UMKM dan konsumsi," jelasnya.

Tak hanya itu, Sandi juga menekankan, para pemaku kebijakan juga tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri-sendiri. Sebab, dalam menangani COVID-19 ini harus ada satu komando yakni arahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

"Panglimanya harus satu yaitu Kepala Gugus Tugas Jenderal Doni Monardo agar tidak simpang siur dan yang lain jangan dulu berkomentar, diet komentar dulu. Agar pembukaannya satu pintu dan mendapatkan persamaan narasi," ucapnya.

Sekadar informasi, untuk memulihkan sektor UMKM, pemerintah memberikan dukungan industri sebesar Rp70,1 triliun dan dunia usaha sebesar Rp150 triliun. Kementerian Keuangan (Kemenkau) mencatat, dunia usaha yang terdampak signifikan adalah UMKM.