JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai pemberlakuan PPKM Mikro yang mulai berjalan sejak 22 Juni lalu gagal menekan lonjakan COVID-19 yang sudah sangat mengkhawatirkan. Bahkan dalam tiga hari ini angka kasus Covid masih bertengger di atas angka 18 ribu.
"Pada Kamis lalu ada rekor kasus harian COVID-19 di Indonesia yang mencapai 20.574 kasus. Jumat kemarin ada 18.872 kasus baru. Dan rekor baru lagi dengan kasus mencapai 21.095 orang. Ini bukti PPKM Mikro gagal menekan lonjakan COVID-19," ujar Mufida, Senin, 28 Juni.
Politikus PKS itu menyayangkan pemerintah pusat masih percaya diri dengan PPKM Mikro yang akan menekan laju lonjakan angka COVID-19. Namun sejak diterapkannya kebijakan tersebut tidak merubah grafik penurunan kasus COVID.
"Dari 21.095 kasus harian itu. DKI Jakarta merupakan wilayah kasus tertinggi diangka 9.271 kasus, disusul Jawa Barat dengan 3.787 kasus dan Jawa Tengah 2.305 kasus harian. PPKM Mikro nyatanya masih belum melandaikan angka kasus Covid, apalagi menurunkan grafiknya,” jelas legislator dapil DKI Jakarta itu.
Seharusnya, lanjut Mufida, pemerintah pusat memberikan wewenang dan izin pada 3 provinsi yang memberikan kontribusi Covid tertinggi untuk menerapkan rem darurat atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang lebih ketat. Sehingga dengan pemberlakuan PSBB tersebut bisa mengurangi secara signifikan mobilitas masyarakat dan diharapkan mampu menekan mata rantai penularan COVID-19.
"Pemerintah seharusnya jangan menunda untuk memberlakukan rem darurat atau PSBB Ketat. Namun harus dipikirkan juga agar penerapan PSBB tersebut bisa ramah secara ekonomi. Aturan PSBB Ketat pun bisa mengacu pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan," katanya.
Pemberlakuan PSBB Ketat, jelas Mufida, sudah sangat mendesak di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Apalagi sejumlah rumah sakit ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) sudah tidak bisa menampung pasien COVID lagi.
"Sejumlah rumah sakit sudah kolaps di Jakarta. Ruang IGD sudah tidak menampung lagi. Nakes seperti dokter dan perawat harus ekstra kerja keras dalam menangani pasien. Belum lagi risiko nakes tertular ketika menangani pasien COVID. Nakes jumlahnya tidak bertambah, namun pasien bertambah dalam jumlah besar-besaran. Ini khan masalah yang harus bisa diselesaikan dengan cepat," tegasnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Waketum Kadin Arsjad Rasjid Dorong Investor Besar Gandeng UMKM di Daerah
15 Juni 2021, 11:11
Selain itu, tambah Mufida, pemerintah pusat harus memikirkan pasien-pasien umum non COVIDyang masuk ke IGD namun ditolak pihak di rumah sakit karena sudah penuhnya pasien COVID-19. Artinya pemerintah harus menambah kapasitas pasien COVID, namun jangan melupakan pasien darurat penyakit lainnya.
"Kondisi rumah sakit di Jakarta misalnya sudah membludak pasien COVID. Realitas di lapangan banyak pasien-pasien darurat dengan keluhan penyakit lain sampai ditolak pihak rumah sakit karena sudah tidak menampung. Ini yang harus dipikirkan solusinya bagaimana kapasitas pasien COVID ditambah namun ada juga ruangan khusus di rumah sakit yang menangani pasien darurat selain COVID. Sehingga semua pasien bisa tertangani," pungkas Mufida.
Sejak Pemerintah Pusat pemberlakuan PPKM berskala mikro hingga hari ini belum menunjukkan tanda-tanda lonjakan COVID-19 akan menurun drastis
