Sri Mulyani: Defisit APBN 2020 Diproyeksi Tembus 6,27 Persen

JAKARTA - Memasuki tiga bulan pandemi virus corona atau COVID-19 ditemukan di Indonesia, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) diproyeksi menembus Rp1.028 triliun, atau melebar menjadi 6,27 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Angka tersebut lebih besar dari besaran defisit yang dipatok pemerintah melalui Perpres Nomor 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Di dalam Perpres disebutkan besaran defisit anggaran diperkirakan mencapai 5,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau berada di kisaran Rp853 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pelebaran defisit tersebut disebabkan oleh penambahan belanja negara yang meliputi tambahan untuk subsidi bunga kepada pelaku UMKM serta perpanjangan diskon tarif listrik hingga bantuan sosial.

"APBN defisit Rp1.028,6 triliun atau 6,72 persen dalam rangka menalangi dan mendorong perekonomian agar bertahan di tengah tekanan COVID-19 dan itu diharap bisa pulih lagi," katanya, dalam video conference bersama wartawan, Senin, 18 Mei.

Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara di tahun ini diperkiraan menurun dari perkiraan pemerintah dalam Perpres 54/2020 menjadi Rp1.691,6 triliun dari Rp1.760,9 triliun. Sementara itu, penerimaan perpajakan hanya Rp1.404,5 triliun dari Rp1.462,6 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi Rp286,6 triliun dari Rp297,8 triliun.

Sementara itu, lanjut dia, belanja negara justru meningkat menjadi Rp2.720,1 triliun, dari sebelumnya hanya Rp2.613,8 triliun. Belanja pemerintah menjadi Rp1.959,4 triliun dari Rp1.851.1 triliun. Namun, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) turun menjadi Rp760,7 triliun, dari sebelumnya Rp762,2 triliun.

Adapun penambahan stimulus fiskal demi pemulihan ekonomi nasional antara lain subsidi bunga UMKM sebesar Rp34,2 triliun, diskon tarif listrik enam menjadi Rp3,5 triliun, serta bantuan sosial (bansos) tunai dan sembako sampai akhir tahun ini menjadi Rp19,62 triliun.

"Untuk bisa menarik defisit Rp1.028 triliun atau 6,27 persen dilakukan pembiayaan dan pengadaan surat berharga yang sudah diatur dalam Perppu dan SKB Kemenkeu dengan Bank Indonesia," tuturnya.

Tak hanya itu, Sri Mulyani mengungkap, defisit APBN melebar karena pemerintah juga memberikan pembiayaan berupa investasi sebesar Rp25,27 triliun berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah.

Selain itu, ada juga dana talangan untuk modal kerja kepada beberapa BUMN sebesar Rp32,65 triliun, dan pembayaran kompensasi untuk pemulihan ekonomi pada tiga BUMN sebesar Rp94,23 triliun.