YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertimbangkan menerapkan "lockdown" secara total alias Jogja lockdown untuk menekan tingginya kasus COVID-19 di wilayahnya.
"Kita kan sudah bicara 'ngontrol' di RT/RW, kalau gagal terus mau apa lagi. Kita belum tentu bisa cari jalan keluar, satu-satunya cara ya 'lockdown totally'," kata Sri Sultan di Kantor Kepatihan, Yogyakarta dikutip Antara, Jumat, 18 Juni.
Menurut Sultan, melalui kebijakan PPKM Mikro yang kembali diperpanjang hingga 28 Juni 2021, Pemda DIY bahkan telah mengatur secara mendetail mengenai pengetatan teknis kegiatan masyarakat hingga di level RT/RW.
Melalui kebijakan itu, penyelenggaraan kegiatan masyarakat tidak hanya mensyaratkan persetujuan dari kelurahan, tetapi juga harus disertai persetujuan kecamatan.
"PPKM ini kan sudah bicara menangani di RT/RW, padukuhan, kalau itu pun gagal, mobilitas-nya seperti ini kalau 'weekend', ya terus mau apa lagi, ya 'lockdown'," kata Raja Keraton Yogyakarta ini.
Sri Sultan juga mengaku heran dengan tingkat pemanfaatan tempat tidur atau "bed occupancy rate" (BOR) pasien COVID-19 di DIY yang mengalami kenaikan begitu cepat dalam sepekan. Dari biasanya di kisaran 36 persen, kini telah mencapai 75 persen.
Mengenai wacana penerapan "lockdown" ini, Sultan akan segera menggelar rapat bersama dengan mengundang para dokter beserta pemerintah kabupaten/kota di DIY.
"Saya sudah bicara masalah karantina di masing-masing kabupaten, ya saya mendengar nanti hari Senin siang kita rapat bersama baik dengan dokter-dokter maupun dengan kabupaten/kota. Mereka mau lebih mengetatkan masyarakatnya tidak," tuturnya.
Jogja Lockdown Didukung
DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendukung wacana Jogja lockdown. Pertimbangan Jogja lockdown disampaikan Gubernur DIY Sri Sultan HB X karena melonjaknya kasus COVID-19.
“Kita semua merasa prihatin dengan adanya penambahan kasus COVID-19 yang sangat banyak pada akhir pekan ini, bahkan mencapai lebih dari 500 orang. Terkait dengan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat kita tidak bisa menyalahkan siapa pun dan tidak perlu pula saling menyalahkan. Yang harus kita lakukan adalah melakukan penanganan serta pencegahan yang semaksimal mungkin untuk mencegah dampak yang lebih besar,” ujar Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana dikutip dari keterangan Humas Pemda DIY, Jumat, 18 Juni.
Selain itu dukungan agar penanganan masif dilakukan mencegah penyebaran COVID-19 dengan karantina wilayah disampaikan Ketua DPRD DIY Nuryadi. Menurutnya kondisi saat ini sangat memprihatinkan.
“Kondisi sebelum lebaran tidak bisa dipertahankan. Namun berbalik 180 derajat, saat ini angka penularannya sudah di atas 500 orang. Antisipasinya yakni di wilayah harus terdapat pembatasan,” ujar Nuryadi mendukung Jogja lockdown yang diwacanakan Sultan HB X.
BACA JUGA:
Lain Dulu Lain Sekarang
Sri Sultan HB X pada Oktober 2020 lebih memilih menerapkan mikro lockdown dibanding lockdown total yang kala itu berembus kencang sebagai alternatif penanganan COVID-19
Dikutip dari Solopos.com, Sri Sultan HB X menilai PSBB tidak perlu diterapkan meski DIY telah memberlakukan tanggap darurat kelima. PSBB justru dikhawatirkan menakut-nakuti masyarakat kecil, sehingga tidak bisa mencari makan dan malah stres.
“Saya khawatir masyarakat Jogja ada di jalan dan mengatakan bapak gubernur kami lapar,” ungkapnya.
Dengan kondisi seperti saat ini, menurut Sri Sultan, masyarakat harus bisa beradaptasi dengan patuh menerapkan protokol kesehatan, dan melakukan penanganan maksimal pada mereka yang telah terpapar.
Terkait
