Terbukti Jual Aset Pemkab Manggarai Hingga Rugikan Negara Rp1 Triliun, Oknum Pengacara Divonis 10 Tahun Penjara
Sidang putusan Muhammad Achyar, salah seorang pengacara di NTT /Antara

Bagikan:

JAKARTA - Muhammad Achyar, salah seorang pengacara di NTT divonsi selama 10 tahun enam bulan penjara karena terbukti terlibat melakukan korupsi pengalihan aset tanah seluas 30 hektare milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, NTT yang dipimpin Wari Juniati serta hakim anggota Yulius Eka Setiawan dan Ibnu Kholik, menyebutkan terdakwa Muhammad Achyar meyatakan, perbuatan Achar merugikan keuangan negara Rp1 triliun.

Dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang menyebutkan bahwa sesuai dengan barang bukti dari BPN Manggarai Barat diketahui bahwa tanah tersebut berada dalam wilayah tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pembelian tanah seluas 30 hektare itu telah berlangsung pada tahun 1989 yang dilanjutkan dengan penyerahan uang adat yang dialokasikan dari APBD sehingga tanah itu telah menjadi aset Pemerintah Manggarai Barat.

Majelis Hakim menyebutkan terdakwa Muhammad Achyar kemudian menjual tanah itu kepada David Andre Pratama seharga Rp5 miliar dan membangun Vila Putih di atas tanah tersebut.

Majelis hakim Tipikor Kupang menegaskan bahwa terdakwa Muhammad Achyar mengetahui bahwa tanah tersebut berada di atas tanah milik Pemkab Manggarai Barat.

"Perbuatan terdakwa telah terbukti melawan hukum, unsur melawan hukum,unsur memperkaya diri sendiri semuanya telah terpenuhi," kata Majelis Hakim,Ibnu Kholik saat membacakan putusan dilansir Antara, Jumat, 18 Juni.

Berdasarkan bukti-bukti itu sehingga majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, menyatakan terdakwa Muhammad Achyar telah terbukti bersalah dan divonis pidana penjara selama sepuluh tahun dan enam bulan penjara.

Majelis hakim juga menghukum terdakwa Muhammad Achyar dengan denda Rp1 miliar subsidair tiga bulan kurungan.

Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila tidak membayar uang pengganti maka seluruh kekayaan terdakwa disita untuk dilelang.