JAKARTA – Bupati Lumajang Thoriqul Haq harus menerima kenyataan pahit saat ia mencoba menertibkan tindakan pungli (pungutan liar). Dia yang melakukan penertiban di wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, diancam dibunuh oleh oknum usai melakukan penertiban atas pungli di sebuah pertambangan pasir.
Tantangan besar menjadi pejabat publik yang coba menegakkan aturan. Ironisnya anggota keluarga yang tidak ada hubungan langsung dengan persoalan ini juga harus menerima akibatnya. Anak-anaknya juga diancam. Sebuah perjuangan yang tidak mudah.
Kejadian ini ia ceritakan saat menjadi bintang tamu acara Mata Najwa (Trans7) pada Rabu, 16 Juni. Tak hanya dia, ada beberapa nara-sumber lain yang juga menceritakan ragam pengamalan berbeda dalam upaya memberantas pungli. Tidak main-main nyawa taruhannya.
Persoalan ini mencuat setelah sebelumnya Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal (Polisi) Listyo Sigit Prabowo untuk menertibkan praktik pungli yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta belum lama berselang. Setelah itu polisi bertindak cepat dengan meringkus beberapa oknum yang diduga melakukan pungli.
BACA JUGA:
Ternyata pungli tak hanya terjadi di Tanjung Priok, tapi di banyak tempat lain dengan modus dan pola yang beragam. Namun saat ada yang berupaya menertibkan tindakan ilegal ini reaksi yang diterima pun beragam. Seperti yang terjadi pada Bupati Bupati Lumajang Thoriqul Haq.
Ia diancam akan dibunuh melalui pesan singkat telepon pintar. “Saya merasa tantangannya berat. Ancaman dalam bentuk saya dibunuh lewat (pesan) WA (WhatsApp) yang pasti, dengan nomor yang tidak bisa diidentifikasi," ungkap Thoriqul.
Tak hanya itu yang ia terima, anak-anaknya yang tidak ada kaitan dengan persoalan ini pun kena dampaknya. Ancaman juga terjadi pada buah hatinya yang kini meneruskan studi di kota Surabaya. “Foto tempat anak saya sudah mereka kantongi. Artinya apa itu? Ini jelas membuat saya khawatir. Sedangkan saya berdomisili di Lumajang, jauh dari anak saya,” katanya.
Kalau sudah begini sebagai seorang manusia, Thoriq dilanda kebimbangan antara melanjutkan penegakan hukum atau menghentikan karena sudah terdapat ancaman pada dirinya dan juga pada keluarganya.
Semua ini adalah buntut dari sidak yang ia lakukan pada pungli di pengelolaan jasa timbang truk pengangkut barang. Saat itu ia menemukan adanya pemalsuan MoU antara pemda Lumajang dan pihak ketiga.
Saat itu, Thoriq menemukan adanya pemalsuan MoU Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan pihak ketiga atau swasta mengenai penyatuan pajak dan biaya jasa timbang. Kebijakan ini kata Thoriq sudah ada sejak 2005. Dan terjadi sengketa di pengadilan, uniknya Pemda kalah namun pemakaian jasa timbangan masih terus berlanjut.
Pihaknya melakukan sidak, saat itulah ditemukan praktik pungli. Lewat praktik ini pemda dirugikan miliaran rupiah. Itu yang membuat dia miris. Pemda, masih kata Thoriq hanya mendapatkan pemasukan Rp1,5 miliar per tahun. Sedangkan mereka yang melakukan pungli bisa meraup uang Rp3 miliar per bulan. Dari mana hitungannya? “Saya hitung asumsinya begini, Rp150 ribu setiap trek, kalo setiap hari treknya itu 700 x 30 ya sudah rata-rata Rp3 miliar," papar Thoriq.
Karena itu Bupati Lumajang Thoriq Haq berusaha keras agar praktik pungli bisa diberantas. Itu bukan hanya di sektor pertambangan, namun juga pada sektor lainnnya. Namun ironisnya ia harus menghalami ancaman pembunuhan atas tindakan tegas yang dilakukan.
Terkait
