Keseriusan Polri Tuntaskan Perintah Jokowi Basmi Pungli

JAKARTA - Polri bertindak cepat merealisasikan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membasmi aksi pungutan liar (pungli) yang meresahkan para sopir truk di kawasan Jakarta Utara. Setidaknya, 49 orang sudah diamankan karena melakukan pungli.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan, puluhan pelaku pungli itu ditangkap di lokasi berbeda-beda. Mereka terdiri dari beberapa kelompok.

"Yang kami amankan ini ada 49 orang dengan perannya masing-masing dan kelompok masing-masing," ucap Yusri kepada wartawan, Jumat, 11 Juni.

Berdasarkan pendataan, puluhan pemalak itu ditindak oleh Polres Metro Jakatra Utara dan Polres Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka mayoritas merupakan karyawan PT Greeting Fortune Container (GFC) dan PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta.

"Ada yang 12 orang, ada yang 16 orang, dan juga Polsek Cilincing dan Tanjung Priok mengamankan ada 6 dan ada 8 orang. Juga teman-teman dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok ada mengamankan 7 orang," ungkap Yusri.

Dalam aksinya, lara pelaku menggunakan modus memperlambat penuruan muatan dari truk kontainer. Kemudian, para sopir truk diwajibkan membayar di setiap pos. Artinya, diharuskan membayar sejak dari pintu masuk hingga pintu keluar.

Untuk nominalnya berbeda. Mulai dari Rp2 ribu hingga Rp10 ribu per truk.

"Saya ambil contoh saja dari 1 pos, ada 5 pos. Ada di pos Fortune, ini pegawai-pegawai mereka semua rata-rata. Karyawan mulai dari sekuriti di pos 1 Fortune saja di pintu masuk itu harus bayar Rp5 ribu, kemudian pos dua masuk biayanya Rp2 ribu, masuk ke pos 3 cuci harus Rp2 ribu atau Rp5 ribu," ucap Yusri.

"Masuk ke pos 4 angkat kontainer craine itu minimal Rp5 ribu, terakhir di luar Depo harus bayar lagi Rp2 ribu. Jadi total itu di Fortune JFC ini sekitar Rp13 ribu satu hari pert satu kendaraan," sambung Yusri.

Dengan modus itu, para pemalak ini bisa mendapat jutaan rupiah setiap harinya. Sebab, untuk satu hari kendaraan truk yang masuk mencapai ratusan.

"Untuk satu hari itu bisa 500 kendaraan kontainer, sehingga sekitar Rp5,5 juta yang harus dikeluarkan para sopir-sopir," ungkap Yusri.

Uang jutaan rupiah itu tak disetorkan kepada perusahaan tempat para pelaku bekerja. Melainkan, akan dibagi kepada setiap pelaku setelah jam kerja mereka rampung.

"Ini bukan mereka-mereka ditaruh (uangnya) masuk kantor, jadi ini ditaruh masuk di satu tempat. Nanti setelah lepas piket baru mereka bagi," kata Yusri.

Praktik pungli yang terjadi di kawasan Jakarta Utara, lanjut Yusri, sudah dilakukan secara sistematis. Bahkan, tindakan terlarang itu melibatkan banyak orang.

Salah satu contoh nyata yaitu, para pelaku saling memberikan informasi. Termasuk ketika aparat kepolisian mencoba menelusuri lebih dalam tindak pidana pungli tersebut.

"Satu yang kita perlu sampaikan lagi karena mereka sudah berjamaah ini, jadi ditemukan di ponsel (pelaku) itu ada chat hati-hati ada 'gerombolan (polisi) datang ke sini mengganggu kita," kata Yusri

Praktik pungli ini pun sudah berlangsung cukup lama. Para sopir truk akhirnya rutin memberikan uang tanpa harus diminta oleh para pelaku.

"Kalau dikatakan sejak kapan? Ini sudah cukup lama, kasarnya orang bilang tidak perlu dimintai, sopir-sopir ini tanpa diminta sudah langsung membayar karena sudah jadi budaya," kata Yusri.

Tak Hanya Pelabuhan

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan dalam membasmi aksi premanisme secara tuntas. Bahkan, pemberantasan itu tak hanya terfokus di pelabuhan, melaikan semua lokasi yang teridentifikasi.

"Tidak hanya pelabuhan saja tapi di tempat lain yang memang terjadi pemerasan ataupun pungli seperti itu akan kita lakukan penindakan," ucap Argo.

Penindakan ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sebab, saat itu Jokowi mendapat curhatan para sopir truk yang kerap menjadi korban pungli.

Sehingga, Kapolri saat itu juga langsung memerintahkan seluruh jajarannya untuk memberantas aksi premanisme.

"Asop Kapolri Akhirnya memberikan instruksi, memberikan arahan kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia untuk melakukan operasi terhadap premanisme," kata dia

"Ini menjadi tugas pokok Polri, kita juga sudah mengirimkan surat ke Polda-Polda," sambung Argo.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah mendengar keluhan para sopir mengenai praktik premanisme dan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Pak Kapolri, saya ini saya di Tanjung Priok, banyak keluhan dari para 'driver' kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar di Fortune, di NPCT (New Priok Container Terminal) 1, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu," kata Presiden Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dikutip Antara, Kamis, 10 Juni.

"Siap," jawab Kapolri.

"Yang kedua, juga kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri," ujar Presiden,

"Siap Bapak," jawab Kapolri.

Presiden Jokowi memang menerima keluhan dari para sopir kontainer yang sehari-hari bekerja hilir mudik di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, di Pelabuhan Tanjung Priok.