Kasus COVID-19 DKI Melonjak, PDIP Anggap Posko PPKM di RT Kurang Optimal

JAKARTA - Kasus COVID-19 di Ibu Kota kembali meningkat usai libur lebaran. Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jhonny Simanjuntak menganggap implementasi posko PPKM mikro di tingkat RT kurang berjalan maksimal.

Sebab, menurut Jhonny, upaya penanganan pandemi tak bisa dilakukan hanya dengan pengawasan jajaran Dinas Kesehatan. Sebab, masih banyak penularan COVID-19 di tingkat komunitas yang tidak terpantau.

"Kasus sekarang ini hanya pucuk gunung es. Di sini tidak bisa kita harapkan dari Dinkes saja. Pemprov kurang mendayagunakam aparat di tingkat RT itu. Saya pikir kan lurah bisa mengoordinir RT supaya bisa membantu masyarakat," kata Jhonny saat dihubungi, Kamis, 17 Juni.

Terlebih, relawan LaporCovid-19 merilis survei bahwa satu dari tiga warga DKI takut divaksin COVID-19. Jhonny juga menganggap demikian. 

Maka dari itu, perlunya pelibatan tokoh di skala komunitas untuk mengedukasi masyarakat untuk berperan serta dalam penanganan pandemi COVID-19. Pemprov DKI bisa menggerakkan ibu-ibu PKK dalam melakukan edukasi itu.

"Ibu-ibui PKK, jumantik selama ini kan sudah terbiasa dengan tugas seperti posyandu, kenapa itu tak didayagunakan. Kalau bisa dilakukan," tutur Jhonny.

Sebelumnya, Anies memperpanjang masa PPKM mikro mulai 15 Juni sampai 28 Juni mendatang. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 759 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur Nomor 39 Tahun 2021. 

Anies menyebut saat ini DKI berpotensi menghadapi fase genting COVID-19. Lonjakan kasus aktif yang naik signifikan dalam beberapa pekan terakhir membuat seluruh pihak harus lebih waspada mencegah Ibu Kota masuk ke fase genting pascalibur Hari Raya Idulfitri.

Berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, jika Jakarta masuk fase genting, maka Pemprov DKI harus menarik rem darurat yang akan berdampak pada perekonomian.

"Ibu Kota kini dalam kondisi yang memerlukan perhatian ekstra. Bila kondisi sekarang tak terkendali, kita akan masuk fase genting, dan jika fase itu terjadi, maka kita harus ambil langkah drastis seperti yang pernah dialami bulan September dan Februari tahun lalu. Kita inginkan peristiwa itu tak berulang," kata Anies.