JAKARTA - Presiden Joko Widodo kembali memberikan instruksi agar pencegahan virus corona atau COVID-19 tetap konsisten. Pemda dan TNI-Polri diimbau bahu-membahu melaksanakan penegakan disiplin agar wabah bisa ditangani sampai akhir Mei atau awal Juni selesai.
Dijelaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan pembukaan secara bertahap pembatasan sosial berskala besar (PSBB), karena di negara lain juga sudah mulai. Akan tetapi, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati jangan sampai menyebabkan penularan (outbreak) yang meluas.
Sri Mulyani mengatakan, kajian pelonggaran kebijakan PSBB ini berangkat dari keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas. Apalagi, pelonggaran kebijlam tersebut dianggap juga bisa memulihkan perekonomian nasional secara bertahap.
"Jangan lupa di semua negara dilakukan adjustment. Ada yang tidak sabar terburu-buru membuka, habis itu mereka nyesel tutup lagi. Kan hal itu yang tidak kita inginkan," tuturnya, dalam video conference, di Jakarta, Jumat, 8 Mei.
BACA JUGA:
Mantan Direktur Pelaksana World Bank ini menjelaskan, semua kebijakan pemerintah diambil berdasarkan data. Sehingga, presiden akan menyesuaikan kebijakan lagi jika kondisi dinilai sudah mengalami perkembangan positif. Misalnya, pertumbuhan kasus baru ineksi virus COVID-19 sudah melandai.
"Begitu data menunjukkan adanya perkembangan positif, berarti adjustment dari policy harus dilakukan," ucapnya.
Menurut Sri Mulyani, hal ini lah yang membuat pemerintah bersikap konsisten meminta rakyat untuk menjaga agar tidak ada penularan penyakit di lingkungannya. Sebab, jika ada sekelompok atau sebagian orang tidak ikut menjaga, maka jumlah kasus baru terus meningkat.
"Makanya, selalu disebutkan keputusan Presiden. Makanya dibuat rapat setiap minggu kan tujuannya untuk melihat development tadi," tuturnya.
Di samping itu, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga akan melihat berbagai perkembangan riset. Ia menjelaskan, riset adalah salah satu informasi yang dijadikan bahan evaluasi pemerintah untuk mengambil kebijakan.
Faktor kesehatan menjadi faktor utama dalam pengambilan kebijakan. Namun, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan keuangan dalam pengambilan kebijakan.
"Kami harus membuat langkah yang bisa menjaga keseimbangan antara kesehatan dan kemanusiaan tidak bisa dikompromi. Tapi kegiatan sosial ekonomi mulai bisa dipulihkan secara berangsur," ucapnya.
