JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan 54,53 persen pembangunan pemulihan bangunan yang rusak akibat gempa bumi yang terjadi di Sulawesi pada Januari lalu.
Total kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana gempa di Sulawesi Barat adalah sebesar Rp856,8 miliar yang dibagi ke dalam dua tahun yaitu tahun 2021 dan tahun 2022.
Secara total, ada 96 bangunan yang rusak akibat gempa bumi. Kini, jumlah unit bangunan yang sudah diselesaikan sebanyak 52 gedung.
"Kementerian PUPR menangani 96 bangunan gedung terdampak bencana gempa yang terdiri 56 gedung pemerintahan, 29 bangunan fasilitas kesehatan, 2 gedung perguruan tinggi negeri, 2 bangunan fasilitas ibadah, 5 bangunan rumah susun, serta 2 instalasi air minum," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis, 3 Juni.
Basuki mengatakan, terdapat sejumlah langkah penanganan pascabencana yang dilakukan di Sulawesi Barat. Mulanya, membuka akses konektivitas Majene dan Mamuju sebagai upaya prioritas. Kedua, pembersihan puing. Ketiga, penyediaan sarana pendukung pengungsian.
Kemudian untuk menjamin keamanan, semua bangunan akan diaudit teknis kelayakannya khususnya bangunan pemerintah dan perumahan yang masih berdiri.
"Tujuannya untuk menentukan masih layak atau tidak bangunan meskipun terlihat kasat mata sekilas masih bagus. Jika masih layak untuk digunakan, maka cukup direnovasi sedikit,” tutur Basuki.
Dari 96 bangunan, yang tercatat rusak, sebanyak 90 unit bangunan sudah dalam proses penanganan melalui mekanisme penanganan keadaan darurat menuju pemulihan. Sisanya, sebanyak 6 unit bangunan akan ditangani secara reguler.
Basuki menuturkan, dari bangunan yang sudah diselesaikan konstruksinya, ada 18 bangunan yang telah dilakukan serah terima pemanfaatan.
BACA JUGA:
Serah terima pemanfaatan bangunan yang telah dilakukan di antaranya yaitu serah terima pengelolaan gedung perkuliahan STAIN Majene (gedung perkuliahan) pada 31 Mei.
Kemudian, ada serah terima pemanfaatan Puskesmas Malunda (bangunan lantai 2 depan, bangunan UGD dan Rawat Inap, gedung kamar bersalin dan menyusui, ruang KIA, ruang gizi, ruang KB, ruang nifas, gudang obat, aula, dan laboratorium TB) dan Puskesmas Pembantu (Pustu) Lombong Maluda pada 1 Juni.
Selanjutnya, Kementerian PUPR juga akan menangani 41 sekolah negeri dan 3 madrasah negeri, termasuk 10 sekolah negeri kategori rusak berat yang mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK), setelah dilakukan relokasi objek DAK terlebih dahulu.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
