Food Estate dan Misi Prabowo Lepas dari Jerat Impor Pangan

PADANG - Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengatakan program food estate yang digagas Presiden Prabowo Subianto bertujuan memutus ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dari negara lain.

Hal itu disampaikan Mardiono di sela kunjungan kerjanya ke Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 3 Februari.

Menurut Mardiono, pada tahun pertama pemerintahannya Presiden Prabowo telah melakukan analisis mendalam untuk mengantisipasi risiko ketergantungan impor pangan di tengah situasi global yang tidak menentu.

“Pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, Presiden sudah menganalisis lebih awal untuk mengatasi ketergantungan impor,” kata Mardiono dilansir dari Antara.

Ia menilai langkah tersebut bersifat visioner karena Presiden telah memperhitungkan dampak konflik global terhadap ketahanan pangan nasional. Konflik antarnegara, kata dia, berpotensi mengganggu pasokan pangan dunia dan berdampak langsung pada negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia.

Sebagai contoh, Mardiono menyebut jika Indonesia masih bergantung pada impor beras dari Thailand, maka pasokan beras nasional dapat terganggu apabila terjadi konflik di kawasan tersebut.

“Presiden sudah lebih dulu memikirkan ini dalam Asta Cita dan menghentikan impor beras dari Thailand,” ujarnya.

Mardiono menegaskan program ketahanan pangan dan swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo tidak semata-mata bertujuan memutus mata rantai impor, tetapi juga menyangkut harkat dan martabat bangsa serta keberpihakan kepada petani dalam negeri.

“Kemandirian pangan adalah harkat dan martabat rakyat. Sebagai bangsa yang besar, kita tidak boleh mengemis makanan dari bangsa lain,” kata Mardiono.

Ia kembali mengingatkan bahwa kondisi global saat ini dipenuhi ketidakpastian akibat berbagai konflik dan peperangan di sejumlah negara. Situasi tersebut, menurutnya, secara tidak langsung berdampak pada perekonomian dunia, stabilitas geopolitik, serta ketahanan pangan global.