JAKARTA - Amerika Serikat kembali mengambil hak veto ketiga kalinya untuk menghentikan upaya Dewan Keamanan PBB menyikapi konflik Israel dan Palestina.
Amerika Serikat menilai DK PBB cukup mengeluarkan sebuah pernyataan keprihatinan. Menurutnya, deklarasi bersama "kontraproduktif".
Lantaran tidak mendapatkan suara bulat, akhirnya tiga negara anggota DK PBB, Tunisia, Norwegia dan China meminta agar pertemuan darurat kembali digelar.
Tujuan dari pertemuan baru tersebut sebetulnya untuk mencoba berkontribusi pada perdamaian dan agar Dewan Keamanan dapat mengekspresikan dirinya dan menyerukan gencatan senjata.
Namun lagi-lagi, pada pertemuan ketiga, yang digelar pada Minggu, 16 Mei, sampai Senin, 17 Mei, kemarin kembali menemui jalan buntu. Pasalnya Amerika Serikat kembali memblokir diadopsinya pernyataan gabungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menyerukan penghentian kekerasan antara Israel dan Palestina.
Pemblokiran oleh AS dalam forum DJ PBB ini pun memicu digelarnya serangkaian sesi tertutup darurat yang baru pada Selasa, 18 Mei, waktu setempat.
Draf yang disusun oleh China, Tunisia dan Norwegia itu diserahkan pada Minggu, 16 Mei, tengah malam untuk disetujui 15 negara anggota DK PBB pada Senin, 17 Mei, waktu setempat, dimentahkan AS, saat jet-jet tempur Israel terus menggempur Jalur Gaza dan total korban tewas akibat pertempuran sepekan terakhir melebihi 200 orang.
Salah satu diplomat PBB menuturkan kepada AFP, bahwa AS mengindikasikan 'saat ini tidak bisa mendukung pernyataan' oleh DK PBB.
Tiga pertemuan DK PBB yang lalu pun diakhiri tanpa mencapai posisi bersama -- dengan AS sebagai sekutu dekat Israel dituduh sengaja menghalangi upaya DK PBB.
"Situasi di lapangan terus memburuk. Warga sipil yang tidak bersalah terus terbunuh dan mengalami luka-luka. Kami ulangi: Hentikan serangan. Akhiri permusuhan sekarang," demikian pernyataan delegasi diplomatik Norwegia via Twitter.
Juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menjelaskan betapa pentingnya posisi terkonsolidasi terkait konflik tersebut. Suara yang kuat dan bersatu dari DK PBB, menurutnya akan berpengaruh atas konflik Israel dan Palestina.
"Saya sungguh-sungguh akan menyatakan kembali perlunya suara yang sangat kuat dan bersatu dari Dewan Keamanan, yang menurut kami akan berpengaruh," tegasnya.
BACA JUGA:
Ketua Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) parlemen Indonesia dan Palestina, Syahrul Aidi Maazat, menilai Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia memiliki peran besar menggalang dukungan internasional baik secara politik, ekonomi bahkan bantuan kemanusiaan.
Menurutnya, Israel harus ditekan dari semua sisi, jangan hanya beharap di PBB saja.
"Palestina sangat berharap peran Indonesia di dunia internasional, terutama soal politik. Jika resolusi PBB tidak dapat dikawal karena tekanan Amerika Serikat yang kuat, Indonesia dapat berperan di luar itu," ujar Syahrul pada wartawan, Senin, 17 Mei.
Misalnya, kata dia, di negara G-20, OKI, ASEAN atau hubungan bilateral dengan negara muslim atau negara yang prihatin dengan kondisi di Palestina.
Anggota Komisi V DPR ini menegaskan, selain politik jangka pendek, Indonesia dapat mendorong bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk mitigasi pasca konflik.
Apalagi, kata dia, Palestina sangat membutuhkan bantuan material dan immaterial. West Bank, ibaratnya saat ini penjara besar yang dikepung Israel dari segala sisi.
"Palestina sangat kesulitan saat ini. Indonesia dapat berperan dengan cara menggalang bantuan kemanusiaan dari negara muslim atau negara pendonor. Bantuan ini digunakan untuk perbaikan pasca konflik atau saat konflik," jelas Syahrul.
Syahrul mengusulkan, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran khusus untuk Palestina sebagai tindakan nyata dari Indonesia.
Indonesia Minta Negara OKI Dorong Gencatan Senjata
"Untuk itu, di dalam pertemuan tadi Indonesia menyampaikan atau mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan oleh (Organisasi Kerja Sama Islam) OKI," katanya dalam siaran virtual, Senin, 17 Mei.
"Tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional untuk Palestina. Begitu juga Palestina hanya bisa merdeka apabila bersatu," jelas Menlu.
Kedua, OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata segera. "Saya menyerukan agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruhnya untuk mendorong gencatan senjata secepatnya," tegas Menlu.
Ketiga, agar OKI tetap fokus membantu kemerdekaan bangsa Palestina. OKI, kata Retno, harus lebih keras berupaya mendorong dimulainya negosiasi multilateral yang kredibel, berpedoman pada parameter yang telah disetujui internasional dengan tujuan mencapai perdamaian lestari.
"Perjuangan mendukung Palestina masih jauh dr selesai. Persatuan OKI harus dijaga untuk mendukung perjuangan Palestina. Dan Indonesia akan terus mendukung perjuangan palestina," tandas Menlu Retno.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #timnas indonesiaPopuler
Terkait
