Kepala HAM PBB Sebut Penggunaan Drone oleh Haiti Kemungkinan Melanggar Hukum

JAKARTA - Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mengatakan pada Hari Kamis, penggunaan kekuatan mematikan oleh Haiti terhadap geng-geng tidak proporsional dan kemungkinan melanggar hukum.

Turki mengatakan, tindakan Haiti, termasuk serangan drone, menyebabkan lebih dari separuh kematian dan cedera tahun ini.

"Saya prihatin bahwa penegak hukum negara telah menggunakan kekuatan mematikan yang tidak perlu dan tidak proporsional dalam operasi mereka terhadap geng-geng tersebut," ujar kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss melansir Reuters 3 Oktober.

Lebih jauh Turk mengatakan, unit-unit kepolisian telah mengeksekusi mati 174 orang atas dugaan afiliasi geng tahun ini, sementara serangan drone pemerintah terhadap terduga anggota geng di ibu kota Port-au-Prince telah menewaskan setidaknya 559 orang hingga saat ini, termasuk 11 anak-anak.

"Sebagian besar serangan drone ini kemungkinan melanggar hukum menurut hukum hak asasi manusia internasional," jelas Turk.

Dalam serangan baru-baru ini terhadap pesta ulang tahun seorang terduga pemimpin geng, di mana ia sedang membagikan hadiah kepada anak-anak setempat, setidaknya delapan anak tewas, menurut laporan media setempat.

Sementara itu, Duta Besar Haiti untuk PBB di Jenewa, Ann-Kathryne Lassègue, tidak secara langsung membahas serangan pesawat nirawak dalam pidatonya di hadapan Dewan.

"Kami telah berusaha membendung kekerasan," ujarnya.

"Tidak ada yang sempurna, tetapi tidak ada yang diam saja. Pemerintah kami melakukan apa yang dapat dilakukannya dengan segala cara yang dimilikinya," tandasnya.

Kelompok bersenjata selama bertahun-tahun telah memperluas pengaruh mereka ke hampir seluruh ibu kota Haiti, Port-au-Prince, dan baru-baru ini ke wilayah lain di negara itu dalam konflik yang telah memaksa sekitar 1,3 juta orang meninggalkan rumah mereka, dan memicu kelaparan tingkat tinggi.

Dewan Keamanan PBB pada tahun 2023 setuju untuk mengamanatkan pasukan keamanan yang dipimpin Kenya sebagai bala bantuan bagi kepolisian Haiti. Tetapi, kurangnya kontribusi dari negara-negara anggota mengakibatkan pengerahan pasukan hanya sebagian kecil dari yang diharapkan.

Pemerintah transisi Haiti pada Bulan Maret beralih ke Vectus Global, sebuah perusahaan keamanan swasta yang dipimpin oleh pendiri Blackwater, Erik Prince, untuk mengerahkan pesawat tanpa awak (drone) berisi bahan peledak terhadap terduga anggota geng.

Vectus Global tidak segera menanggapi permintaan komentar, begitu pula kepolisian Haiti maupun pemerintah transisi.

Minggu ini, Dewan Keamanan memilih untuk memperluas cakupan potensi pasukan, meskipun hal ini masih bergantung pada kontribusi sukarela substansial yang belum terwujud.