JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyayangkan masuknya puluhan Warga Negara (WN) China ke Indonesia di tengah kebijakan larangan mudik bagi masyarakat Indonesia. Menurutnya, peristiwa ini merupakan tindakan kurang peka Pemerintah yang dapat mengundang pertanyaan publik.
“Tentu saja masyarakat akan bertanya-tanya, kenapa WN China dibiarkan masuk ke Indonesia, padahal masyarakat dilarang mudik dan dilakukan banyak penyekatan," ujar Netty kepada wartawan, Sabtu, 8 Mei.
"Jangan sampai publik menilai pemerintah inkonsisten dalam kebijakan pengendalian COVID-19,” sambungnya.
Legislator Jawa Barat itu menilai, pemerintah harus secara gamblang menjelaskan kepada publik alasan dan tujuan mereka masuk Indonesia. Agar isu ini tidak menjadi bola liar yang menimbulkan kecemburuan bagi rakyat.
Pasalnya, masyarakat sedang sensitif dan resah karena pelarangan mudik lebaran yang merupakan tradisi tahunan, apalagi tahun sebelumnya juga sudah terjadi pelarangan mudik.
"Pemerintah seharusnya peka. Masyarakat dilarang mudik, tapi WN China bisa masuk ke Indonesia. Bagaimana masyarakat bisa menerima fakta ketidakadilan ini," ungkap Netty.
Ketua Tim COVID-19 Fraksi PKS DPR RI ini juga mengingatkan pemerintah tentang bahaya lonjakan kasus yang masih mengintai, apalagi varian baru COVID-19 juga sudah terkonfirmasi ada di Indonesia. Karenanya, dia meminta pemerintah melakukan pengetatan proses masuknya WNA ke Indonesia.
"Jika tidak ingin menuai badai, pemerintah harus waspada. Prokes terhadap WNA yang masuk ke Indonesia harus dilakukan dengan sangat ketat," imbau politikus PKS itu.
BACA JUGA:
Dia mengingatkan agar jangan ada lagi kejadian seperti mafia karantina dan mafia alat rapid test bekas yang membuat Indonesia malu di mata internasional.
"Orang luar bisa saja berpikir kalau ada uang, semua peraturan di Indonesia bisa dikompromikan," tandas Netty.
Sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menyebut 85 orang warga China yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa, 4 Mei, akan bekerja untuk proyek strategis nasional pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.
Selain itu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting memastikan puluhan WN China tersebut telah memenuhi syarat masuk Indonesia selama pandemi COVID-19.
"Terkait kedatangan WNA ke Indonesia, kami sampaikan bahwa mereka yang datang telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional, bukan untuk tujuan wisata," kata Jhoni lewat keterangan tertulis, Jumat, 7 Mei.
Terkait
