Bagikan:

JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD atau sistem pilkada tidak langsung. Ia menilai wacana tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang telah membawa Indonesia pada sistem pemilu langsung.

“Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Antara, Kamis, 31 Juli.

Menurut Said, sistem pemilihan langsung merupakan capaian penting dari gerakan reformasi 1998 yang harus dijaga dan dipertahankan.

“Reformasi mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan. Belum panjang usianya, 1998 ke 2025 baru berapa tahun. Kita harus terus berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan di reformasi harus ditegakkan,” ujar Said.

Said juga menyoroti perbandingan dengan sistem electoral college di Amerika Serikat yang kerap dijadikan pembenaran untuk sistem pemilu tidak langsung. Ia menilai sistem tersebut tak cocok diterapkan di Indonesia.

“Amerika menggunakan electoral college karena mereka menganut sistem federal dan itu sudah berjalan ratusan tahun. Indonesia tidak bisa serta-merta menirunya,” kata dia.

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi sendiri yang khas, yakni demokrasi Pancasila. Dalam sistem itu, musyawarah mufakat diutamakan tanpa meniadakan suara rakyat.

“Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan. Kita bukan demokrasi barat juga bukan demokrasi timur. Kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan asas musyawarah mufakat tetapi tidak meniadakan suara rakyat, yaitu pemilihan secara langsung,” tegas Said.