Pasca Putusan MK, PDIP Juga Diminta Selamatkan Demokrasi di Lampung Timur

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diminta untuk juga menyelamatkan demokrasi di Lampung Timur, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ambang batas syarat pencalonan kepala daerah di Pilkada.

MK telah mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terhadap UU Pilkada. MK menyatakan partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD.

Putusan terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu salah satu putusan menyatakan, bahwa Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di kabupaten/kota tersebut. Sementara di Kabupaten Lampung Timur Daftar Pemilih Tetap (g) untuk Pemilu 2024 sebanyak 822.906 pemilih.

"Sehingga dengan putusan MK tersebut bisa menyelamatkan demokrasi di Lampung Timur dan menghindarkan terjadinya pilkada yang hanya diikuti satu paslon kepala daerah saja melawan kotak kosong di Lampung Timur," ujar Pengamat Politik Nahdlatul Ulama, Rikal Dikri dalam keterangannya, Sabtu, 24 Agustus.

Apalagi, lanjut Rikal, Lampung Timur juga diprediksi bakal melawan kotak kosong dalam pilkada 2024. Sebab, bakal calon Bupati Ela Siti Nuryamah sudah mengantongi rekomendasi dari PKB 12 kursi, NasDem 7 kursi, Gerindra 8 kursi, dan PKS 3 kursi.

Sejauh ini, total 30 kursi sudah di tangan Ela yang menyisakan Partai Demokrat dengan 3 kursi, PDIP dan Partai Golkar masing-masing 8 kursi.

"Karena itu, Ibu Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan yang merupakan partai yang menjadi garda terdepan dalam penolakan pengesahan RUU Pilkada yang akan membatalkan putusan MK terhadap perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 ,harus mengusung calon Bupati dan Wakil Bupati di Lampung Timur," tegas Rikal.

BACA JUGA:

| BERITA
Kemenag Bantah Jual Beli Kuota di Sidang Perdana Pansus Haji
24 Agustus 2024, 19:16
| BERITA
Panitia Minta Polisi Usut Dalang di Balik Aksi Penolakan Muktamar PKB
24 Agustus 2024, 18:35
| BERITA
Siap Menang Lawan Anies, Ridwan Kamil Sudah Silaturahmi Sampai 'Langit'
24 Agustus 2024, 18:20
| BERITA
Jokowi Hadir Acara Munas Golkar Hingga Kongres PAN Tapi Absen di Muktamar, PKB: Kami Memahami
24 Agustus 2024, 18:10
| BERITA
Pecalang Bali Bubarkan Aksi Kontra Muktamar PKB
24 Agustus 2024, 18:05

"Di mana suara dan kursi yang diperoleh oleh PDI Perjuangan di Lampung Timur dengan 8 kursi sudah lebih dari cukup untuk mengusung paslon cakada di Lampung Timur. Sehingga PDI Perjuangan harus menjadi Partai pelopor perlawanan terhadap kotak kosong di pilkada 2024," imbuhnya.

Menurut Rikal, hal ini juga menjadi ujian bagi PDIP sebagai partai politik penjaga amanah reformasi 98 dan demokratisasi di Indonesia yang sedang dalam ancaman besar.

"Menjadi harapan besar masyarakat Lampung Timur kepada PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik yg dapat menegakan demokrasi di Indonesia khususnya Lampung Timur. Karena melawan kotak kosong berarti membunuh demokrasi," pungkasnya.

PDIP kini bisa mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024 setelah adanya putusan MK baru-baru ini. Artinya, PDIP termasuk parpol lainnya yang memenuhi syarat putusan MK juga bisa mengajukan Paslon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain.

Tag: mahkamah konstitusi pdip