Sekjen PBB Jabarkan Empat Opsi Bagi Badan Bantuan Palestina UNRWA

JAKARTA - Tinjauan terhadap badan bantuan Palestina Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNRWA) yang diperintahkan oleh Sekretaris Jenderal Antonio Guterres, telah mengidentifikasi empat kemungkinan langkah ke depan bagi organisasi yang telah kehilangan pendanaan dari Amerika Serikat dan dilarang oleh Israel tersebut.

Proposal-proposal tersebut, yang dilihat oleh Reuters, adalah: tidak adanya tindakan yang berpotensi menyebabkan keruntuhan UNRWA; pengurangan layanan; pembentukan dewan eksekutif untuk memberi nasihat kepada UNRWA; atau mempertahankan inti UNRWA yang berbasis hak asasi manusia sambil mengalihkan layanan kepada pemerintah tuan rumah dan Otoritas Palestina.

"Saya yakin sangat penting bagi Negara-negara Anggota untuk mengambil tindakan guna melindungi hak-hak pengungsi Palestina, mandat UNRWA, serta perdamaian dan keamanan regional," tulis Sekjen Guterres dalam surat tertanggal Senin yang dilihat oleh Reuters, yang menyampaikan penilaian UNRWA kepada Majelis Umum, seperti dilansir 10 Juli.

Peninjauan ini dilakukan setelah Israel mengadopsi undang-undang pada Bulan Oktober dan disahkan pada 30 Januari, yang melarang operasi UNRWA di wilayah Israel - termasuk Yerusalem Timur, yang dianeksasi Israel dalam langkah yang tidak diakui secara internasional - dan melarang kontak dengan otoritas Israel.

Opsi pertama yang mungkin diuraikan oleh penilaian strategis UNRWA adalah tidak adanya tindakan dan potensi keruntuhan badan tersebut, dengan mencatat "skenario ini akan memperburuk kebutuhan kemanusiaan, meningkatkan keresahan sosial, dan memperdalam kerapuhan regional" serta "mewakili pengabaian signifikan terhadap pengungsi Palestina oleh komunitas internasional."

Opsi kedua adalah mengurangi layanan dengan "menyelaraskan operasi UNRWA dengan tingkat pendanaan yang lebih rendah dan lebih terprediksi melalui pemotongan layanan dan pengalihan beberapa fungsi kepada pihak lain."

Opsi ketiga, membentuk dewan eksekutif untuk memberi nasihat dan mendukung komisaris jenderal UNRWA, meningkatkan akuntabilitas, dan bertanggung jawab atas pengamanan pendanaan multi-tahun serta menyelaraskan pendanaan dan layanan UNRWA.

Sedangkan opsi terakhir yakni UNRWA mempertahankan fungsinya sebagai penjaga hak-hak pengungsi Palestina, pendaftaran, dan advokasi akses pengungsi ke layanan, "sambil secara progresif mengalihkan penyediaan layanan kepada pemerintah tuan rumah dan Otoritas Palestina, dengan komitmen internasional yang kuat terhadap pendanaan."

UNRWA juga menghadapi krisis keuangan yang parah, dengan defisit sebesar 200 juta dolar AS.

Meskipun Sekjen Guterres memerintahkan penilaian strategis UNRWA pada Bulan April sebagai bagian dari upaya reformasi PBB yang lebih luas, hanya 193 anggota Majelis Umum PBB yang dapat mengubah mandat UNRWA.

AS adalah donor terbesar UNRWA, tetapi mantan Presiden Joe Biden menghentikan pendanaan pada Januari 2024 setelah Israel menuduh sekitar selusin staf UNRWA terlibat dalam serangan mematikan pada 7 Oktober 2023 oleh militan Palestina, Hamas, yang memicu perang di Gaza. Penghentian pendanaan tersebut kemudian diperpanjang oleh Kongres AS dan Presiden Donald Trump.

PBB menyatakan sembilan staf UNRWA kemungkinan terlibat dalam serangan Hamas dan telah dipecat. Seorang komandan Hamas di Lebanon — yang dibunuh pada Bulan September oleh Israel — juga diketahui memiliki pekerjaan di UNRWA.

PBB telah berjanji untuk menyelidiki semua tuduhan dan berulang kali meminta bukti kepada Israel, yang menurut PBB belum diberikan.

Diketahui, UNRWA didirikan oleh Majelis Umum pada tahun 1949 setelah perang yang terjadi di sekitar berdirinya Israel. UNRWA menyediakan bantuan, kesehatan, dan pendidikan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Suriah, Lebanon, dan Yordania.

Israel sendiri sejak lama mengkritik UNRWA, sementara UNRWA menyatakan bahwa UNRWA telah menjadi sasaran "kampanye disinformasi yang sengit" untuk "menggambarkan badan tersebut sebagai organisasi teroris."

Adapun Sekjen Guterres dan Dewan Keamanan PBB telah menggambarkan UNRWA sebagai tulang punggung respons bantuan di Gaza.