Bagikan:

JAKARTA - Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor menangguhkan pendanaan untuk badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), saat badan itu diterpa tuduhan keterkaitan dengan Hamas seperti yang diungkapkan Israel, menilai penundaan itu akan memperburuk situasi di Gaza akibat perang Hamas-Israel.

"Setiap tuduhan harus dibuktikan. Karena itu, investigasi yang menyeluruh, kredibel dan transparan harus dilakukan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Lalu M. Iqbal di Jakarta, Selasa 30 Januari.

"Indonesia menyayangkan keputusan sejumlah negara donor yang langsung menunda dukungan keuangan kepada UNRWA sebelum tuduhan itu dibuktikan," tandasnya.

Palestina sendiri menuduh Israel memalsukan informasi untuk mencoreng UNRWA, yang mengatakan pihaknya telah memecat beberapa staf dan sedang menyelidiki tuduhan tersebut.

"Sekjen PBB telah menginstruksikan Office of Internal Oversight Service (OIOS) untuk melakukan investigasi. Kita tunggu hasilnya," ujar Iqbal.

Kemarin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menyayangkan penangguhan tersebut, saat mengikuti pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Luang Prabang, Laos.

Menlu Retno mengatakan, Indonesia menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UNRWA oleh beberapa negara donor, di saat pengungsi Palestina sangat membutuhkan bantuan.

"Investigasi yang transparan, terbuka dan kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA perlu dilakukan. Namun penundaan dukungan keuangan terhadap UNRWA merupakan collective punishment terhadap pengungsi Palestina," ujar Menlu Retno.

Dalam kesempatan tersebut Menlu Retno juga mengungkapkan keprihatinan Indonesia atas terus memburuknya situasi di Gaza.

Ditegaskannya, Indonesia menekankan setiap manusia memiliki hak untuk dihormati yang sama, termasuk Bangsa Palestina.

Diketahui, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA) dibentuk untuk para pengungsi perang tahun 1948 saat berdirinya Israel di wilayah yang dulunya merupakan wilayah Palestina yang dikuasai Inggris.

Israel telah lama menuduh UNRWA melanggengkan konflik dengan mencegah pemukiman kembali pengungsi, dan pada masa lalu pernah mengatakan bahwa staf badan tersebut ikut serta dalam serangan bersenjata.