Kasus Dugaan Perjalanan Fiktif DPRD Pasaman Barat Sumbar Naik Penyidikan

JAKARTA - Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Sumatera Barat, kembali menaikkan status satu perkara yang sedang ditangani dari penyelidikan ke penyidikan, Jumat, 30 April.

Adapun perkara yang ditingkatkan ke penyidikan adalah dugaan penyimpangan perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat DPRD Pasaman Barat Tahun Anggaran 2018 dan 2019.

Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Ginanjar Cahya Permana melalui Kepala Seksi (Kasi) Intel Elianto mengatakan, anggaran perjalanan dinas pada sekwan DPRD Pasaman Barat 2018 yang terserap sebesar Rp19.995.475.482 dari total anggaran sebesar Rp34.905.479.482.

"Sedangkan anggaran untuk tahun 2019 yang terserap sebesar Rp18.717.210.489 dari total anggaran sebesar Rp32.015.823.405," katanya dilansir Antara.

Ia menyebutkan tim penyidik Kejaksaan Negeri Pasaman Barat telah melakukan ekspose atau gelar perkara terkait kasus itu.

Dalam gelar perkara tersebut tim penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sekretariat DPRD itu.

"Pihak-pihak terkait juga sudah dilakukan pemanggilan pada tahap penyelidikan dan nantinya akan dilakukan pemanggilan ulang pada proses penyidikan untuk melengkapi berkas perkara," sebutnya.

Pihaknya mengharapkan tidak ada lagi tindakan dengan modus yang sama di Pasaman Barat kedepannya.

"Saat ini kami sedang pemberkasan dan meminta audit kerugian negara. Serta tim penyidik melengkapi berkas yang diminta oleh auditor sebagai bahan perhitungan," ujarnya.

Ia menambahkan dua bulan terakhir ini Kejaksaan Negeri Pasaman Barat sudah meningkatkan tiga perkara penyidikan antara lain perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan gedung Aula Dinas Pendidikan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2016 dengan pagu dana terkontrak Rp1.232.044.000.

Kemudian perkara dugaan tindak pidana pembangunan lapangan tenis indor pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Tahun Anggaran 2018 dengan pagu dana terkontrak Rp1.391.930.000.

Serta dugaan penyimpangan perjalanan dinas fiktif pada Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Pasaman Barat tahun anggaran 2018 dan 2019.

"Untuk penetapan tersangka akan dilakukan secepatnya sambil pemberkasan dan menunggu audit kerugian negara," tegasnya.