Mantan Sekjen PBB Minta Antonio Guterres dan ASEAN Ambil Tindakan Nyata Soal Kudeta Myanmar
Unjuk rasa antikudeta militer Myanmar. (Twitter/@David_Khaing_)

Bagikan:

JAKARTA - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Ban Ki-moon, mendesak Sekjen PBB Antonio Guterres untuk berkomunikasi langsung dengan militer Myanmar, untuk mencegah kekerasan terus berlangsung.

Selain itu, Ban juga meminta negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN tidak mengabaikan situasi yang terjadi dan tidak menilainya sebagai masalah internal Myanmar. 

Tak hanya itu, Ban juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk beralih dari pernyataan ke tindakan kolektif. Kendati, ini akan mendapat tentangan dari Rusia dan China sebagai sahabat Myanmar.

"Mengingat berat dan mendesaknya situasi, saya yakin sekretaris jenderal sendiri harus menggunakan jasa baiknya untuk terlibat langsung dengan militer Myanmar, untuk mencegah eskalasi kekerasan," tutur Ban dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB, melansir Reuters Selasa 20 April.

Terkait ASEAN, Ban meminta negara-negara di kawasan tersebut untuk memiliki respon yang sama terhadap situasi yang terjadi. Selain itu, Ban meminta ASEAN berhenti menggunakan kebijakan 'tidak ikut campur' terkait urusan dalam negeri negara-negara berdaulat.

"ASEAN harus menjelaskan kepada militer Myanmar, situasi saat ini begitu parah sehingga tidak dapat dianggap hanya sebagai masalah internal," lanjut Ban yang sekarang menjadi anggota kelompok pemimpin global The Elders.

ASEAN sendiri saat ini terus mencari jalan keluar terkait masalah yang terjadi di Myanmar. Rencananya, KTT ASEAN akan digelar pada 24 April mendatang di Indonesia. 

Melansir kelompok aktivis Asosiasi Bantuan Tahanan Politik (AAPP), sebanyak 737 orang telah tewas oleh pasukan rezim militer Myanmar dan 3.229 orang masih ditahan, sejak kudeta 1 Februari.

"Penggunaan kekuatan mematikan oleh militer dan pelanggaran berat hak asasi manusia yang dilakukan terhadap warga sipil tidak sesuai dengan Piagam ASEAN," papar Ban.

"Tindakan ini jelas merupakan pelanggaran hukum internasional, dan merupakan ancaman bagi perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan," pungkasnya.

Terkait Myanmar, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB, Senin 19 April, diperlukan tanggapan internasional yang kuat didasarkan pada upaya regional terpadu. Guterres juga mendesak 'para aktor regional untuk meningkatkan pengaruh mereka, guna mencegah kerusakan lebih lanjut, sehingga menemukan jalan keluar damai dari permasalahan ini.

Kudeta Myanmar. Redaksi VOI terus memantau situasi politik di salah satu negara anggota ASEAN itu. Korban dari warga sipil terus berjatuhan. Pembaca bisa mengikuti berita seputar kudeta militer Myanmar dengan mengetuk tautan ini.