Mesir Tentang Penggusuran Warga Gaza, Presiden Sisi: Solusi Dua Negara Adalah Hak Historis

JAKARTA - Mesir tidak akan berpartisipasi dalam penggusuran warga Palestina, sebuah "tindakan ketidakadilan" yang akan mengancam keamanan Mesir, kata Presiden Abdel Fattah El-Sisi dalam tanggapan publik pertamanya terhadap seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump agar Kairo menerima warga Jalur Gaza pada Hari Rabu.

Berbicara dalam konferensi pers dengan Presiden Kenya William Ruto yang sedang berkunjung, Presiden Sisi mengatakan Mesir akan bekerja sama dengan Trump untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina berdasarkan solusi dua negara.

"Terkait apa yang dikatakan tentang pemindahan warga Palestina, hal itu tidak dapat ditoleransi atau diizinkan karena dampaknya terhadap keamanan nasional Mesir," kata Presiden Sisi, melansir Reuters 30 Januari.

"Deportasi atau penggusuran warga Palestina adalah ketidakadilan yang tidak dapat kami ikuti," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Trump pada Hari Sabtu mengatakan, Mesir dan Yordania harus menerima warga Palestina dari Gaza, yang disebutnya sebagai "lokasi pembongkaran" setelah 15 bulan pemboman Israel yang membuat sebagian besar dari 2,3 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal.

Presiden Sisi mengatakan, jika dia meminta saran Presiden Trump kepada rakyat Mesir, mereka akan turun ke jalan untuk menolak pemindahan warga Palestina.

"Solusi dua negara adalah hak historis yang tidak dapat diabaikan," tegas Presiden Sisi, seraya menambahkan Presiden Trump "mampu mencapai tujuan itu untuk perdamaian yang adil dan permanen di Timur Tengah"

Diketahui, setiap saran agar warga Palestina meninggalkan Gaza, wilayah yang ingin mereka bentuk menjadi bagian dari negara merdeka, telah menjadi kutukan bagi kepemimpinan Palestina selama beberapa generasi dan berulang kali ditolak oleh negara-negara Arab tetangga sejak perang Gaza dimulai pada Oktober 2023.

Di sisi lain, Yordania sudah menjadi rumah bagi beberapa juta warga Palestina, sementara puluhan ribu tinggal di Mesir. Baik Kementerian Luar Negeri Mesir maupun Yordania sama-sama menolak saran Trump dalam beberapa hari terakhir.