Presiden El-Sisi Umumkan Persiapan Rencana Pemulihan Dini dan Rekonstruksi Gaza yang Komprehensif

JAKARTA - Presiden Abdel Fattah El-Sisi mengatakan Mesir telah menyiapkan rencana komprehensif untuk rekonstruksi di Jalur Gaza, Palestina, mengkritik keras berlanjutnya agresi Israel di wilayah kantong tersebut.

Hal itu dikatakan Presiden Sisi saat mengikuti KTT BRICS virtual yang digelar pada Hari Senin, menegaskan rencana pembangunan Kembali Gaza tanpa memindahkan warganya.

"Mesir telah menyiapkan rencana komprehensif untuk pemulihan dini dan rekonstruksi Gaza, yang telah menerima persetujuan Arab dan Islam serta dukungan luas dari mitra internasional. Rencana ini telah membuktikan tanpa keraguan bahwa pembangunan kembali Jalur Gaza dimungkinkan, sementara warga Palestina tetap berada di tanah mereka," kata Presiden Sisi, melansir WAFA 9 September.

"Mesir juga bermaksud, segera setelah kesepakatan gencatan senjata tercapai, untuk menyelenggarakan konferensi internasional untuk rekonstruksi Gaza, bekerja sama dengan Otoritas Palestina dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, guna memobilisasi dukungan dan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana ambisius ini," tambahnya.

Presiden Sisi dalam kesempatan tersebut juga mengkritik agresi genosida Israel yang tak henti-hentinya di Gaza, yang sejauh ini telah menewaskan 64.522 warga Palestina, mayoritasr perempuan dan anak-anak, dan melukai setidaknya 163.096 orang.

"Israel telah melakukan bentuk-bentuk pembunuhan dan teror yang paling keji, menggunakan kelaparan dan penolakan layanan kesehatan sebagai senjata terhadap warga sipil. Hal ini telah menyebabkan bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan keadaan kelaparan di Jalur Gaza," kecam Presiden Sisi.

"terus memperluas operasi militernya untuk menghancurkan fondasi kehidupan, dengan tujuan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka, melaksanakan rencana pemindahan paksa, dan melikuidasi tujuan mereka yang sah," tandasnya.

"Sikap teguh Mesir yang dengan tegas menolak skenario apa pun yang bertujuan menggusur warga Palestina dari tanah mereka, dengan dalih apa pun, karena hal itu menandakan upaya untuk melikuidasi perjuangan Palestina, menekan solusi dua negara, memperluas skala konflik, dan membahayakan proses perdamaian di Timur Tengah," tegas Presiden Sisi.

Ia menambahkan, "kecaman dan penolakan penuh Kairo terhadap upaya untuk memaksakan kedaulatan Israel atas Tepi Barat" dan rencana pembangunan kolonial baru "dengan tujuan mengubah status hukum dan demografi wilayah Palestina yang diduduki dan memaksakan fait accompli yang merongrong hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka."

Presiden Sisi dalam kesempatan tersebut juga menyerukan negara-negara Anggota BRICS untuk "mendukung upaya berkelanjutan untuk menghidupkan kembali solusi dua negara dan mengakui hak rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka mereka, di sepanjang perbatasan 4 Juni 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sehingga memperkuat perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah dan dunia pada umumnya, secara adil dan berkelanjutan."