Otoritas Korsel Eksekusi Perintah Penangkapan Presiden Yoon: Pendukung Pasang Badan, 2.800 Polisi Dikerahkan

JAKARTA - Kepolisian Korea Selatan mengerahkan lebih dari 2.000 personelnya, saat pendukung presiden yang dimakzulkan Yoon Suk-yeol pasang badan di luar kediamannya, seiring dengan rencana penangkapannya oleh otoritas negara itu.

Yoon sedang dalam penyelidikan kriminal terkait pengumuman darurat militernya yang berlangsung singkat pada tanggal 3 Desember.

Penangkapan akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi seorang presiden Korea Selatan yang sedang menjabat.

Yonhap melaporkan pejabat dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin tim gabungan penyidik ​​yang meliputi polisi dan jaksa, telah meninggalkan markas mereka untuk melaksanakan surat perintah tersebut, dikutip dari Reuters 3 Desember.

Penyiar YTN melaporkan bahwa sekitar 2.800 polisi telah dikerahkan untuk mempersiapkan pelaksanaan surat perintah tersebut.

Tidak jelas bagaimana polisi akan melakukan penangkapan dan apakah Dinas Keamanan Presiden, yang telah memblokir akses penyidik ​​dengan surat perintah penggeledahan ke kantor dan kediaman resmi Yoon, akan mencoba menghentikannya.

Sementara itu, sekitar 100 pengunjuk rasa berkumpul pada dini hari di dekat kediaman Yoon, di tengah laporan media lokal otoritas investigasi akan segera mencoba untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang disetujui pada hari Selasa setelah Yoon menolak panggilan untuk hadir.

"Kita harus menghalangi mereka dengan nyawa kita," terdengar seseorang pendukung berkata kepada yang lain.

Sekitar selusin pengunjuk rasa mencoba menghalangi sekelompok polisi di pintu masuk jembatan penyeberangan pejalan kaki.

Yoon membuat gempar seluruh negeri dengan pengumuman larut malam pada tanggal 3 Desember, memberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi "pasukan anti-negara".

Namun, dalam beberapa jam, 190 anggota parlemen telah menentang pengepungan pasukan dan polisi untuk memberikan suara menentang perintah Yoon. Sekitar enam jam setelah keputusan awalnya, Yoon mencabutnya.

Ia kemudian mengeluarkan pembelaan yang menantang atas keputusannya, dengan mengatakan lawan politik dalam negeri bersimpati kepada Korea Utara dan mengutip klaim yang tidak didukung bukti tentang manipulasi pemilu.

Yoon telah diisolasi sejak ia dimakzulkan dan diberhentikan dari jabatannya pada 14 Desember.

Terpisah dari penyelidikan kriminal, kasus pemakzulannya saat ini sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah akan mengembalikan jabatannya atau memberhentikannya secara permanen. Sidang kedua dalam kasus tersebut dijadwalkan pada Hari Jumat.