Reshuffle Kabinet Harus Berbasis Kinerja Bukan Balas Budi Parpol

JAKARTA - Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan agar reshuffle kabinet harus berbasis kinerja bukan sharing power. Yakni, mengganti menteri yang selama ini dianggap tidak mampu mengatasi masalah di kementerian baik independen maupun berlatar belakang parpol.

"Presiden selama ini selalu mengatakan sudah tidak punya beban lagi, itu artinya presiden bisa saja reshuffle menteri dari parpol kalau memang kinerjanya buruk," ujar Pangi, Kamis, 15 April.

Menurutnya, presiden bisa menilai kinerja kementerian yang berprestasi dan yang tidak memuaskan dengan mengacu pada survei-survei sebagai menjadi bahan evaluasi. Terkait, sejauh mana kepuasaan publik terhadap kementerian, serta menteri yang kinerjanya dianggap bagus dan tidak memuaskan publik. 

"Reshuffle juga harus ada alat ukur yang jelas, tidak boleh asumsi apalagi like or dislike. Atau kurang populer di promosikan ke TV sehingga dianggap tidak bekerja. Jangan-jangan ada menteri yang kerjanya senyap tapi bagus dan terukur," kata Pangi. 

Direktur Eksekutif Voxpol Center itu, menilai, jika sikap dan keputusan presiden soal perubahan nomenklatur sudah berdasarkan pertimbangan yang cermat, maka keputusan menggabungkan 2 kementerian untuk membuat 1 kementerian baru sudah tepat.

"Soal perlu direshuffle atau tidak tetap harus ada dasar dan alasannya. Tapi bukan asumsi, persepsi, pikiran liar apalagi hanya karena soal like or dislike, tapi basis pijakannya apa? Alat ukurnya apa? Sehingga dapat dipertahankan atau di reshuffle. Paling tidak ada survei yang menjelaskan kementerian berkinerja baik dan tidak," jelas Pangi.

Selain hak prerogatif presiden, kata Pangi, reshuffle juga bagian dari menyelamatkan kepuasaan masyarakat terhadap kinerja dan capaian presiden. Jika kinerja menteri tidak sesuai dengan ekspektasi dan target bahkan tidak mampu mengimbangi kerja presiden maka sudah waktunya untuk diganti.

"Reshuffle harus berbasiskan kinerja, selama reshuffle berbasiskan balas budi pilpres, jangan berharap akan ada perbaikan kinerja pemerintahan approval rating. Presiden sudah tidak ada beban, maka ini momentum yang tepat dan pas untuk melakukannya," tandas Pangi.