Politikus PDIP: Reshuffle Tak Ada Kaitan dengan Kinerja Menteri, Apalagi Mendikbud

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan rencana perombakan (reshuffle) kabinet tak ada kaitannya dengan kinerja menteri. Reshuffle berkaitan dengan penggabungan Ristek ke Kemendikbud dan pembentukan kementerian investasi.

Andreas mengatakan jumlah kementerian tetap 34. Sementara ristek terapan menurutnya dikoordinasikan di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional, lembaga negara setingkat kementerian. 

Sedangkan riset pendidikan oleh prguruan tinggi berada di bawah koordinasi Kemendikbud. 

“Sehingga sebenarnya reshufle ini tidak ada kaitan dengan kinerja Menteri apalagi Mendikbud. Justru Mendikbud akan diberi tanggung jawab tambahan yaitu mengoordinasi riset Pendidikan,” kata Andreas, Rabu, 14 April.

Anggota Komisi X DPR ini menyebut kinerja Mendikbud Nadiem Makarim cukup baik. Bahkan Nadiem dianggap berhasil mempersiapkan terobosan-terobosan dalam dunia pendidikan seperti kampus merdeka juga peningktan status guru honorer.

“Saya tidak melihat urgensi dan relevansi untuk mereshuffle Nadiem,” katanya.

Sebelumnya Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan  Presiden Joko Widodo akan segera melantik dua menteri baru hasil persetujuan DPR yakni Mendikbud Ristek dan Menteri Investasi.

"Presiden Insya Allah akan melantik menteri baru (1) Menteri Dikbud/Ristek (2) Menteri Investasi/Kepala BKPM. Adakah menteri-menteri lain yang akan dilantik, kapan dan siapa para beliau itu? Waallahu'alam bisshowaab itu hak prerogatif Presiden dan kita tunggu saja," tulis Ali Ngabalin di Twitter @AliNgabalinNew, Rabu, 15 April.

Dikonfirmasi VOI, Ngabalin membenarkan Presiden Jokowi sudah bersiap mengganti 3 menterinya itu. Di antaranya, Mendikbud Nadiem Makarim, Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Kendati demikian, Ngabalin meminta publik untuk menunggu keputusan resmi Presiden Jokowi dalam waktu dekat ini. 

"Kita tunggu pekan-pekan ini atau bisa pekan depan, sebab biasanya presiden tidak lambat dalam mengambil keputusan apalagi menterinya sudah pamit kan," ungkapnya.