Menyoal Reshuffle Kabinet, Politikus PDI-P Puas Menteri Perdagangan Diganti

JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ono Surono mengaku puas dengan pergantian menteri pada reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo, Rabu, 15 Juni lalu.

Menurutnya, Menteri Perdagangan terdahulu Muhammad lutfi sempat menjadi perhatian lantaran kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng.

Diketahui, ada dua menteri yang dirombak Jokowi. Pertama, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan M Lutfi.

Kedua, mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN menggantikan Sofyan Djalil. 

"Harus puas lah. Kan ada potret survei kepuasan terhadap kinerja presiden itu dalam hal ekonomi, saat minyak goreng naik dan minyak goreng langka. Sehingga saat wajah baru Mendag, kita menaruh harapan (Indonesia sebagai negara) produksi minyak sawit terbesar di dunia, (tapi) masih susah migor dengan harga mahal. Ini harapan saya," ujar Ono dalam diskusi bertajuk 'Dramaturgi Reshuffle' secara daring, Sabtu 18 Juni. 

Ono mengakui, bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, dia meyakini nama-nama yang ditunjuk tersebut sudah melalui perimbangan untuk membantuk kerja presiden diakhir masa jabatannya. 

"Prinsip kan Pak Jokowi ingin sisa kerjanya beri yang terbaik untuk rakyat. Termasuk saya, keras banget saat minyak goreng naik, minyak goreng langka. Mendag (memang) harus di-reshuffle," katanya. 

"Saya secara pribadi senang ternyata pak Jokowi juga mendengar apa yang dikeluhkan oleh rakyat, dan ini harapan besar bahwa hasil reshuffle ini bisa dibuktikan dengan kerja lebih baik," sambungnya. 

Menyoal menteri dan wakil menteri mayoritas berasal dari parpol bukan dari kalangan profesional, Ono menilai Jokowi punya komitmen sendiri untuk kabinetnya.

Terpenting, kata dia, siapapun yang ditunjuk sebagai menteri di kabinet harus bisa bekerja.

"Antara parpol dan non parpol ada sebuah komitmen yang dibangun dengan Pak Jokowi. Pasti siapapun untuk bisa berkerja sebagai menteri tidak harus secara khusus lihat dari unsur parpol tapi punya kemampuan, track record dan kinerja yang bagus sehingga bukan dari parpol, itu sama," jelasnya. 

Lagipula, tambah Ono, kalangan non-parpol pun bisa saja tidak murni profesional. Tapi juga merupakan endorse parpol.

"Siapa yang benar-benar murni profesional? Kalau harus jujur misalnya saya yakin profesional juga banyak di-endorse parpol," tandas Ono Surono.