JAKARTA - Anggota Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dari Fraksi PKB, Hindun Anisah, mendesak adanya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Seiring dengan rencana Pemerintah yang ingin merealisasikan program Satu Data Indonesia untuk mengatasi kesimpangsiuran basis data pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga.
“Kami akan berusaha merealisasikan revisi UU Statistik untuk menguatkan regulasi yang memadai demi memenuhi kebutuhan satu data yang akan menjadi rujukan seluruh kepentingan," ujar Hindun kepada wartawan, Jumat, 6 Desember.
"Revisi ini akan meningkatkan kualitas data nasional yang lebih akurat baik secara kuantitatif maupun kualitatif,” sambungnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
2 Pekerja Indonesia Tewas usai Crane yang Dinaiki Jatuh dari Lantai 7 Gedung di Malaysia
05 Desember 2024, 18:12 -
| BERITA
Abu Mohammed al-Golani, Eks Al Qaeda Pemimpin Pemberontak Suriah yang Tak Ingin Ancam Barat
06 Desember 2024, 00:04 -
| BERITA
Temuan Amnesty: 15 Serangan Israel Tewaskan 334 Warga Gaza Tidak Menargetkan Militer
05 Desember 2024, 16:34 -
| BERITA
Gerindra Ogah Komentar soal Jokowi Dipecat PDIP, Dasco: Belum Pernah Dibahas Partai
05 Desember 2024, 16:25 -
| BERITA
LBH Desak Kapolrestabes Semarang Dipecat Buntut Beda Kronologi Penembakan Siswa SMKN 4
05 Desember 2024, 15:33
Hindun mengatakan Revisi UU Statistik menjadi penting untuk segera dilakukan. Sebab menurutnya, carut-marutnya sumber data nasional sering dialami semua pihak termasuk instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.
"Hal ini berimbas pada ketidaktepatan dalam mengambil kebijakan," katanya.
Legislator dapil Jawa Tengah II itu pun berharap, sebagai institusi utama dalam menyajikan satu data Indonesia sebagaimana Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) bisa bergerak cepat dan bersinergi dengan Baleg agar dalam Prolegnas 2025, bisa rampung dengan baik dan optimal.
Ia juga berharap, ke depan ada penguatan kewenangan BPS agar institusi ini tidak sekadar sebagai pengumpul data belaka. "Tetapi BPS harus memiliki otoritas lebih luas dalam mengoordinasikan terkait kebutuhan data,” pungkasnya.
Tag Terpopuler
#kpk #shin tae yong #presidential threshold #hasto kristiyanto #makan bergizi gratisPopuler
