Bagikan:

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menghormati sikap Fraksi NasDem DPR RI yang memilih abstain terkait revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) untuk diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2023. 

 

Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai, sikap NasDem tersebut juga tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap keputusan DPR dan kebijakan pemerintah. Sebab, menurutnya, parpol koalisi Presiden Joko Widodo sudah memegang mayoritas suara di DPR.

 

"Kami hormati keputusan NasDem. Toh enggak ngaruh apa-apa," ujar kepada wartawan, Sabtu, 26 November. 

Bahkan, kata Jazilul, PKB juga tak mempermasalahkan jika NasDem memilih keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf. 

"Tanpa NasDem pun sudah dapat dukungan mayoritas di DPR. Bahkan kalau NasDem mau keluar dari koalisi juga tidak ada masalah," tegas Jazilul.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB itu mengatakan, pihaknya tak ambil pusing melihat sikap NasDem yang berubah terhadap dukungan ke Jokowi. Terpenting, kata Jazilul, semuanya masih dalam batas kewajaran. 

"Biarlah NasDem berbeda sikap atau mengambil jarak. Yang penting dalam batas yang konstruktif dan produktif," tandasnya.

Saat ini, enam dari tujuh fraksi partai pendukung pemerintah menerima revisi Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) untuk dimasukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023. Sementara Fraksi NasDem menyatakan abstain. 

 

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, mengatakan 6 fraksi yang menerima revisi UU IKN masuk Prolegnas Prioritas 2023, yaitu Fraksi PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, dan PPP. Sementara Fraksi NasDem belum mengambil keputusan atau abstain.
 

Sedangkan, Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan menolak revisi UU IKN yang diusulkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. 

"Yang menerima adalah parpol pendukung pemerintah, semuanya. Yang menolak adalah PKS dan Demokrat," ujar Supratman dalam rapat Baleg DPR, Rabu, 23 November.