JAKARTA - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lebih memilih untuk melakukan pemungutan suara mengenai kemungkinan kesepakatan gencatan senjata di Lebanon di hadapan kabinet keamanan negara tersebut dibandingkan seluruh kabinet.
Hal ini disampaikan sumber yang mengetahui masalah tersebut kepada CNN pada Selasa, 26 Novemer. Netanyahu sedang memeriksa legalitas perjanjian tersebut. bergerak.
Media Israel mengutip para pejabat yang mengatakan langkah tersebut dimungkinkan secara hukum, karena potensi gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon dianggap sebagai masalah keamanan dan bukan masalah politik.
Hal-hal seperti ini biasanya diputuskan oleh seluruh kabinet. Namun dalam kasus ini, sumber tersebut mengatakan Netanyahu lebih memilih untuk membawa pemungutan suara ke forum yang lebih kecil di kabinet keamanan.
BACA JUGA:
Klaim yang mendukung langkah tersebut adalah bahwa ini adalah perjanjian keamanan, perjanjian gencatan senjata sementara, dan bukan perjanjian politik seperti perjanjian perdamaian permanen, perjanjian perbatasan atau normalisasi.
Ada 11 menteri yang mempunyai hak suara di kabinet keamanan Israel. Ini termasuk menteri sayap kanan Itamar Ben Gvir dan Bezalel Smotrich.
Dengan melakukan pemungutan suara di seluruh kabinet, berarti ada 33 menteri yang mempunyai suara dalam masalah ini.
Juru bicara Netanyahu mengatakan sebelumnya kabinet Israel tampaknya akan menyetujui perjanjian gencatan senjata pada Selasa malam.