Kenapa Anggaran Rp800 Juta Tugu Sepeda Sudirman Tak Dipakai untuk Kebutuhan Lain? Wagub DKI: Bisa Jadi Tempat Selfie

JAKARTA - Pembangunan tugu atau prasasti bertema penggunaan sepeda di Jalan Jenderal Sudirman dikritik karena menelan biaya Rp800 juta dalam pembuatannya. Pemprov DKI dianggap memiliki kebutuhan lain yang lebih penting ketimbang membangun prasasti di masa pandemi.

Namun, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pihaknya juga mesti memberi pengharagaan kepada para seniman untuk menghasilkan karya. Selain itu, prasasti akan mempercantik ikon Ibu Kota.

"Kita harus menghargai para seniman seni rupa. Tentu, jadinya nanti akan baik, cantik, menarik, dan menjadi ikon di Jakarta, jadi tempat selfie bagi teman-teman milenial," kata Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Apri.

Riza mengklaim, pembuatan prasasti serta biaya pengeluarannya telah mendapat kajian dari para konsultan. Harga yang dikeluarkan juga telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Lagipula, kata dia, kebutuhan lain dalam program Pemprov DKI telah memiliki alokasi anggaran masing-masing.

"Semua kan ada alokasinya. Pendidikan, sosial, kesehatan, olahraga, agama, semua dialokasikan. Tentu alokasinya sangat proporsional," ujar Riza.

Terlebih, anggaran Rp800 juta ini juga bukan bersumber dari APBD DKI, melainkan dari pihak swasta dengan skema koefisien lantai bangunan (KLB). 

Secara total, dana KLB ini sebesar Rp28 miliar. Cakupannya, selain pembangunan prasasti, juga digunakan untukl pembangunan jalur sepeda permanen sepanjang 11,2 kilometer di Sudirman-Thamrin.

"Kita memperhatikan sumber pendanaan dari mana. Ini dana kurang lebih dari KLB, pihak ketiga. Bukan dari APBD. Partisipasi dari swasta dan kita alokasikan sesuai dengan peruntukannya," ungkap dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengaku heran atas pembangunan prasasti atau tugu sepeda di Sudirman. Menurut dia, sejatinya prasasti dibangun untuk menghormati seseorang atau peristiwa legendaris.

"Apa yang legendaris dari sepeda? Saya melihat pemprov DKI tidak mengerti bahwa ada skala prioritas dalam pengeluaran dan kebijakan. Akan rusak sebuah kota kalau dipimpin dengan cara-cara seperti ini, karena kepentingan sekelompok, lalu dibuat tugu di jalan utama," ungkap Gilbert.