JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PDIP I Ketut Kariyasa Adnyana mewanti-wanti Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul agar penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak digunakan sebagai alat politik. Terlebih menjelang hari pencoblosan Pilkada serentak 2024 pada 27 November mendatang.
"Jangan sampai program-program yang pada intinya untuk mengentaskan kemiskinan itu, ini dipakai kepada unsur politik, apalagi sekarang Pilkada," ujar Kariyasa di ruang Rapat Komisi VIII DPR, Selasa, 12 November.
Menurut Kariyasa, pemberian bansos selama proses Pilkada dapat berpengaruh pada elektabilitas paslon baik di tingkat kota/kabupaten maupun provinsi.
"Karena kita tahu, sekarang lagi Pilkada sangat ramai-ramai, ujung-ujungnya kalau itu dikasih sembako dan sebagainya itu berpengaruh terhadap bagaimana memimpin yang terbaik di masing-masing daerah, baik bupati, kemudian gubernur," katanya.
BACA JUGA:
Karena itu, legislator dapil Bali itu mengimbau Kemensos untuk berhati-hati dalam menyalurkan bansos. Dia mengingatkan agar bansos jangan sampai digunakan sebagai alat politik.
Pemerintah, kata dia, harus memberikan contoh baik bagaimana mengentaskan kemiskinan. Khususnya dalam penyaluran bansos.
"Maka dari itu, jangan sampai hal ini yang menjadi terulang. Karena kita nanti akan memberikan warisan yang tidak bagus bagi demokrasi dan bagaimana kita akan mengentaskan kemiskinan itu," pungkasnya.