Ada Usul Bansos Disetop saat Pilkada, Mensos Gus Ipul Tegaskan Penyaluran Sudah Terjadwal

JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul merespons soal usulan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) disetop hingga kontestasi Pilkada serentak 2024 usai.

Gus Ipul menegaskan penyaluran bansos akan tetap dilakukan sesuai dengan agenda terjadwal. 

"Kan kita ada jadwal ya untuk pencairan itu. Sekarang sudah triwulan keempat dan sebagian triwulan ketiga. Ya sesuai dengan jadwal saja, sesuai dengan jadwal," ujar Gus Ipul, Selasa, 12 November. 

Gus Ipul mengatakan, pihaknya memang belum pernah membahas agar penyaluran bansos dihentikan sementara. Sebab, dia menegaskan, pihaknya ingin penyaluran bansos kepada masyarakat tepat waktu dan sesuai sasaran. 

"Kita enggak pernah membahas secara khusus tapi kita ingin bantuan itu yang penting tepat sasaran dan tepat waktu," kata Gus Ipul.

Sekjen PBNU itu mengingatkan, penyaluran bansos tidak boleh dilakukan hanya demi kepentingan politik.

"Yang jelas kan bansos enggak boleh untuk kepentingan politik, kan itu jelas," kata Gus Ipul.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus mengusulkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) diberhentikan sementara hingga kontestasi Pilkada 2024 rampung. 

"Saran saya pimpinan, kalau bisa karena kan hanya hitungan minggu ini Pillkada kita, kalau bisa semua bansos-bansos dari pemerintah daerah dihentikan dulu sementara sampai 27 November," kata Deddy dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 11 November.

Deddy menekankan kontestasi Pilkada serentak 2024 harus berlangsung secara jujur dan adil. Dia khawatir penyaluran bansos rawan disalahgunakan.

"Supaya semua yang bertarung equal, pak. Jadi tidak ada yang diuntungkan, baik itu dari PDIP mau dari manapun. Mudah-mudahan itu bisa jadi kesimpulan rapat kita," kata Deddy.