Pemimpin Hizbullah Sebut Perundingan Gencatan Senjata hanya Mungkin Jika Israel Hentikan Serangan

JAKARTA - Pemimpin kelompok militan Hizbullah Naim Qassem mengatakan pada Hari Rabu, hanya perkembangan di medan perang, bukan langkah politik, yang akan mengakhiri permusuhan antara kelompok pimpinannya dengan militer Israel.

"Saya akan memberi tahu Anda dengan sangat jelas, keyakinan kami adalah bahwa hanya satu hal yang dapat menghentikan perang agresi ini, dan itu adalah medan perang," kata Qassem, yang terpilih sebagai sekretaris jenderal Hizbullah setelah pendahulunya Sayyed Hassan Nasrallah terbunuh dalam serangan Israel pada Bulan September, melansir Reuters 7 November.

Lebih lanjut Qassem mengatakan, ia tidak percaya "tindakan politik" akan mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari setahun, yang terjadi bersamaan dengan perang Israel di Gaza.

Dalam pidato yang direkam sebelumnya di televisi, Qassem mengatakan akan ada jalan menuju perundingan tidak langsung melalui negara Lebanon, hanya jika Israel memutuskan untuk menghentikan serangannya terhadap Lebanon.

"Ketika musuh memutuskan untuk menghentikan agresi, ada jalan untuk negosiasi yang telah kami tetapkan dengan jelas - negosiasi tidak langsung melalui negara Lebanon dan Ketua Parlemen Nabih Berri," jelas Qassem.

Ditambahkannya, pembicaraan tersebut hanya dapat dilanjutkan jika mereka menjamin "perlindungan kedaulatan Lebanon secara penuh, tanpa ada yang terlewat," tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Diketahui, Israel mengatakan pihaknya bertujuan untuk memulangkan penduduk yang mengungsi dari Israel utara ke rumah mereka, memastikan kelompok militan Hizbullah tidak akan lagi menjadi ancaman bagi keamanan Israel.

Minggu lalu, penyiar publik Israel Kan menerbitkan rancangan proposal AS tentang gencatan senjata 60 hari yang mencakup "surat tambahan" antara AS dan Israel, yang memberikan Israel hak untuk mengambil tindakan terhadap ancaman yang akan segera terjadi terhadap keamanannya di Lebanon.

Sementara, pejabat Lebanon mengatakan kepada Reuters, desakan Israel pada "penegakan langsung" kesepakatan akan melanggar kedaulatan negara.