Ramadan Jadi Momentum Genjot Konsumsi, THR Jangan Dicicil

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berharap Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13 pada periode Lebaran 2021 mampu menggairahkan kembali pasar rakyat. Dasar ini menjadi alasan DPR menolak adanya pemberian THR maupun Gaji ke-13 dengan cara dicicil.

Menurutnya, cara ini mampu mengoptimalisasikan konsumsi dan daya beli masyarakat di tengah kecemasan ekonomi yang belum stabil, setelah dihantam pandemi COVID-19. Hal ini sejalan dengan semangat dan harapan kelompok pekerja menggerakkan roda ekonomi khususnya di daerah. Termasuk, upaya memberikan dukungan kepada dunia usaha.

"Cara ini mampu meningkatkan konsumsi masyarakat. Imbasnya, produsen juga tidak ragu dalam memberikan suplai lebih di pasar. Dorongan ini akan berdampak pada ekonomi arus bawah. Bahkan kalkulasi yang disampaikan Menko, peningkatan konsumsi bisa menembus Rp215 triliun," ujar Azis kepada wartawan, Kamis, 8 April.

Azis menilai, insentif berupa tunjangan bisa bersinergi dengan program pemerintah lainnya untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Harus ada nilai plus, dalam melihat potensi Ramadan kali ini. Jangan hanya mengedepankan pembatasan mudik, tapi bagaimana mengoptimalkan konsumsi yang dibarengi dengan daya beli. Langkah yang paling pas adalah insentif tadi," kata politikus Golkar itu.

Selain itu, kata Azis, Pemerintah juga harus mempercepat penyaluran target atau output perlindungan sosial. Seperti PKH, kartu sembako, bansos tunai dan lainnya yang belum terpenuhi di triwulan I atau April sampai awal Mei 2021.

DPR berharap, menjelang Lebaran, pemerintah juga akan mempercepat pencairan Kartu Sembako dari Juni ke awal Mei 2021 serta penyaluran program perlindungan sosial lainnya yang diperkirakan mencapai Rp14,12 triliun.

"Sederet program ini, akan terasa di masyarakat di kalangan menengah ke bawah. Apalagi jika kalkulasi ini dilanjutkan dengan penyaluran bansos beras bagi masyarakat selama bulan Ramadan. Pak Menko sudah menyampaikan hal ini, dan DPR sangat mengapresiasi langkah cermat tersebut," jelas Azis.

Dari data yang diterima DPR, lanjutnya, penyaluran bansos beras akan dilakukan pada akhir Ramadan atau selama masa peniadaan mudik berlaku. Program bantuan beras sebesar 10 kilogram ini diberikan khusus masyarakat yang penerima kartu sembako.

DPR juga memberi apresiasi atas terobosan yang terus didorong Pemerintah. Salah satunya penyelenggaraan Program Hari Belanja Online Nasional di akhir Ramadan atau Harbolnas Ramadan, yang berlangsung selama lima hari pada H-10 sampai H-6 Idulfitri.

"Kami berharap kegiatan yang bekerjasama dengan asosiasi, platform digital, pelaku UMKM, produsen lokal, dan para pelaku logistik lokal terus berjalan. Tentu tidak sebatas musiman, atau Ramadan saja," kata Azis.

Apalagi, Pemerintah telah memastikan adanya pemberian subsidi biaya untuk ongkos kirim (ongkir) gratis. Terutama untuk pembelian produk lokal dan produksi UMKM dalam negeri.

"Jika ini terus dilakukan, jelas akan memberi manfaat dalam merangsang pertumbuhan ekonomi selama Ramadan dan Lebaran. Imbasnya, tentu mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 yang ditargetkan minimal 5 persen atau 6,7 persen," demikian Azis.