Mengenal 5 Kementerian di Bawah Menko AHY

YOGYAKARTA - Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah, pemerintah Indonesia membentuk lima kementerian di bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Lantas, apa saja kementerian di bawah Menko AHY tersebut?

Setiap kementerian memiliki tanggung jawab spesifik dalam mendukung program pembangunan nasional, mulai dari transportasi, energi, hingga perumahan dan kawasan ekonomi.

Melalui sinergi antar kementerian, pemerintah berupaya memastikan kemajuan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelum melanjutkan, baca juga artikel yang membahas Profil AHY yang Didapuk jadi Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan

Daftar Kementerian di Bawah Menko AHY

• Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ART) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Dilansir dari laman Wikipedia, sebagai lembaga pemerintah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang memiliki mandat untuk mengatur segala hal terkait hak atas tanah dan tata ruang wilayah di Indonesia.

Kementerian ini berada di bawah koordinasi Presiden dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan di bidang agraria dan tata ruang.

Sementara itu, institusi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan administrasi pertanahan di Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sebagai lembaga pemerintah non-kementerian, BPN memiliki mandat untuk melaksanakan segala tugas pemerintahan yang berkaitan dengan sektor pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, BPN lebih dikenal dengan istilah Kantor Agraria. Saat ini, segala aktivitas dan kewenangan ATR/BPN diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020.

Nusron Wahid sendiri sudah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada 20 Oktober 2024 lalu, di era pemerintahan Prabowo-Gibran.

• Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kementerian penting di Indonesia.

Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto membagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi kementerian, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Kementerian ini memiliki tugas utama dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur serta menyediakan perumahan yang layak bagi seluruh masyarakat.

Sebelumnya, kementerian ini dikenal dengan nama Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah serta Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Saat ini, PUPR bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri PUPR.

Dody Hanggodo sendiri resmi dilantik sebagai Menteri Pekerjaan Umum dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

• Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dalam Kabinet Prabowo, ada seorang menteri dan satu orang wakil menteri (wamen) untuk memimpin Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Adapun, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dijabat oleh Maruarar Sirait, dan di posisi Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman ada nama Fahri Hamzah.

Didirikan sebagai Kementerian Perumahan Rakyat, kementerian ini kini bertransformasi menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tugas utamanya adalah mengelola segala hal yang berkaitan dengan perumahan di Indonesia.

• Kementerian Transmigrasi

Agus Harimurti Yudhoyono  (AHY) menjelaskan alasan di balik keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjadi dua kementerian terpisah.

AHY menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan Kementerian Transmigrasi berperan dalam mempercepat pembangunan ekonomi di berbagai wilayah, terutama kawasan timur Indonesia. Menurut AHY, program transmigrasi akan dihidupkan kembali untuk mencapai tujuan ini.

Perlu diketahui, Presiden Prabowo memiliki visi agar Kementerian Transmigrasi dapat mempercepat pembangunan ekonomi di beberapa daerah, termasuk wilayah timur Indonesia, melalui perencanaan dan pelaksanaan program transmigrasi.

AHY juga menambahkan bahwa Prabowo menginginkan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari pembangunan.

• Kementerian Perhubungan

Presiden Prabowo telah menunjuk Dudy Purwagandhi sebagai Menteri Perhubungan, menggantikan Budi Karya Sumadi.

Kementerian Perhubungan bertanggung jawab atas seluruh aspek transportasi di Indonesia. Mulai dari perencanaan dan pembangunan infrastruktur hingga pengaturan lalu lintas dan keselamatan penumpang.

Tujuan utama Kementerian adalah memastikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan transportasi bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian menjalankan berbagai fungsi seperti perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan, dan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi.

Selain kementerian di bawah menko AHY, ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Ingin tahu informasi menarik lainnya? Jangan ketinggalan, pantau terus kabar terupdate dari VOI dan follow semua akun sosial medianya!