Temui Ketum FBR, Pramono-Rano Janji Buat Perda Pemajuan Budaya Betawi 

JAKARTA - Calon Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno menemui Ketua Umum Forum Betawi Rempug (FBR) Lutfi Hakim di Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

Di sela pertemuannya, Lutfi menyodorkan dokumen untuk ditandatangani oleh Pramono dan Rano.

Dalam dokumen tersebut, Pramono meneken komitmennya untuk memajukan kebudayaan Betawi menjadi budaya utama Jakarta seiring perpindahan Ibu Kota ke Nusantara, Kalimantan Timur.

"Dengan UU Nomor 2 Tahun 2024 bahwa Jakarta itu bukan sebagai ibu kota negara, maka dengan demikian memang Jakarta, apapun kebudayaan utamanya adalah kebudayaan betawi," kata Pramono di Cakung, Jakarta Timur, Kamis, 3 Oktober.

Pramono menilai, pelestarian dan pemajuan budaya betawi oleh Pemprov DKI selama ini masih terkesan "malu-malu". Semestinya, upaya tersebut bisa dimaksimalkan.

Terlebih pula, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta mengatur Pemprov DKJ memiliki kewenangan khusus di bidang kebudayaan.

Merujuk Pasal 31, Pemprov DKJ bisa menganggarkan dana abadi kebudayaan yang dialokasikan dari APBD dan bisa mengusulkan dana tambahan kepada pemerintah pusat.

Selain itu, Pemprov DKJ juga berwenang untuk melibatkan badan usaha, lembaga pendidikan, lembaga adat dan kebudayaan Betawi, serta masyarakat dalam pemajuan kebudayaan.

Karenanya jika memenangkan Pilgub Jakarta, Pramono berjanji akan menyusun peraturan daerah (perda) untuk mengimplementasikan kebijakan pemajuan budaya Betawi sebagai aturan turunan UU DKJ.

"Kalau kami mendapatkan amanah kalau memang bisa buat perda, maka kita buat perda. Pergub pun saya sanggup untuk melakukan. Kalau perlu. di awal kami sebelum jadi gubernur pun saya akan bantu untuk menyiapkan perda maupun pergub," jelas Pramono.

Sementara itu, Lutfi berharap Pramono bisa merrealisasikan janjinya dalam memajukan budaya Betawi dengan langkah awal menyusun landasan hukumnya.

"Kita minta untuk dibuatkan produk hukum dan turunannya berkaitan dengannya. Kalau perda terlalu lama, sementara harus dieksekusi segera mungkin, beliau bersiap mengeluarkan Pergub," tambah Lutfi.