Bos Yalsa Boutique Aceh Tersangka Investasi Bodong Rp164 Miliar Tutup Mulut, PPATK Turun Tangan

BANDA ACEH - Polda Aceh menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana dugaan investasi bodong dengan nilai mencapai Rp164 miliar.

"Kami sudah bekerja sama dengan PPATK menelusuri aliran uang investasi yang dilakukan kedua tersangka," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh Kombes Margiyanta di Banda Aceh dikutip Antara, Kamis, 1 April.

Kedua tersangka investasi bodong Rp164 miliar tersebut adalah suami istri pemilik Yalsa Boutique. Butik ini merupakan usaha konveksi penjualan busana muslim.

Menurut Kombes Margiyanta, pelibatan PPATK tersebut karena kedua tersangka masih menutupi ke mana saja uang investasi itu mengalir. Penelusuran PPATK diharapkan bisa diketahui penggunaan aliran uang. 

"Kami juga akan mengirimkan tim ke Surabaya, Jawa Timur, untuk menelusuri aset kedua tersangka. Informasinya, tersangka menggunakan uang investasi membeli properti di Surabaya," kata Kombes Margiyanta.

Menyangkut penangguhan penahanan, Kombes  Margiyanta mengatakan pihaknya sudah menerima permohonan penangguhan penahanan. Permohonan tersebut masih dipertimbangkan.

"Penangguhan penahanan merupakan hak penyidik maupun tersangka. Penangguhan penahanan masih kami pertimbangkan. Apalagi penyidikan kasus ini masih belum maksimal," sambiungnya. 

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh menahan dua tersangka dugaan investasi bodong Rp164 miliar diduga dilakukan pemilik perusahaan Yalsa Boutique.

Kasubdit 2 Perbankan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh AKBP kedua tersangka yang ditahan berinisial S (30) dan SHA (31). Keduanya merupakan pemilik Yalsa Boutique.

"Penahanan dilakukan berdasarkan hasil penyidikan penyidik. Dari hasil penyidikan, ditemukan lebih dua alat bukti dan saksi terhadap dugaan tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh kedua tersangka," kata Margiyanta.

Selain alat bukti, penyidik mendapatkan keterangan saksi ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta pihak perbankan, sehingga memenuhi unsur berdasarkan Pasal 184 KUHAP.