JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketua Umum (Katum) PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan jumlah menteri kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan bertambah.
Saat ditanya isu jumlah menteri di kabinet Prabowo menjadi 44, Zulhas mengaku belum mengetahui kepastiannya.
"Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri)," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 11 September, disitat Antara.
Menurut dia, pengisian nama-nama untuk jabatan menteri merupakan hak prerogatif dari Presiden nantinya. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait jumlah jabatan menteri yang akan diberikan kepada PAN.
"Kita tahu itu haknya Bapak Presiden," tuturnya.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Kerja Sama PGN-Inti Alasindo Energy Terkait Jual Beli Gas Ditelisik KPK
11 September 2024, 13:14 -
| BERITA
Hari ke-3 Kebakaran Hebat California Selatan, Ribuan Warga Diminta Evakuasi
11 September 2024, 14:08 -
| BERITA
Banding Eks Sekjen Kementan, PT DKI Perberat Vonis Jadi 9 Tahun Penjara
10 September 2024, 13:35 -
| BERITA
Cari Lahan di Jakarta Sulit, RK-Suswono Bakal Pakai Milik Pemerintah Bangun Rumah Vertikal
10 September 2024, 13:32 -
| BERITA
Bertepatan Maulid Nabi Muhammad, Ganjil Genap 16 September di Jakarta Ditiadakan
10 September 2024, 14:37 -
| BERITA
AS Pasok Bom Tandan untuk Ukraina Selama 2023-2024 di Tengah Larangan Internasional
10 September 2024, 14:34
Seperti diketahui, DPR kini tengah menuntaskan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau RUU Kementerian Negara.
Badan Legislasi DPR RI menyetujui agar RUU Kementerian Negara untuk dibawa ke rapat paripurna yang selanjutnya bakal disahkan sebagai undang-undang.
Dalam RUU tersebut, perubahan-perubahan muatan dalam pasal sudah diputuskan dalam rapat panitia kerja (panja).
Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya terdapat penyisipan pasal yakni Pasal 6A soal pembentukan kementerian tersendiri, kemudian disisipkan juga Pasal 9A soal presiden yang dapat mengubah unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Selanjutnya salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden kini bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
Tag Terpopuler
#donald trump #ridwan kamil #kadin #pramono anung #pilkada 2024Populer
