JAKARTA - Amerika Serikat meminta Israel bertanggung jawab, usai militer negara itu melakukan penembakan terhadap kendaraan badan pangan PBB di Jaluar Gaza, Palestina.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB menerangkan pada Hari Kamis, Israel mengatakan tinjauan awal menemukan, tembakan yang dilepaskan ke kendaraan Program Pangan Dunia (WFP) di Jalur Gaza terjadi setelah adanya "kesalahan komunikasi" antara unit-unit militer Israel,
"Kami telah mendesak mereka untuk segera memperbaiki masalah-masalah yang ada di dalam sistem mereka," ujar Robert Wood dalam sebuah pertemuan Dewan Keamanan PBB mengenai Gaza, melansir Reuters 30 Agustus.
"Israel tidak hanya harus bertanggung jawab atas kesalahannya, tetapi juga harus mengambil tindakan konkret untuk memastikan IDF tidak menembaki personil PBB lagi," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, WFP menangguhkan pergerakan karyawannya untuk sementara di Jalur Gaza, Palestina pada Hari Rabu, setelah salah satu kendaraan operasional dengan penanda identitas jelas diberondong 10 peluru saat mendekat pos pemeriksaan militer Israel.
WFP mengatakan dalam sebuah pernyataan, konvoi dua kendaraan lapis baja menerima "beberapa izin dari otoritas Israel untuk mendekati" pos pemeriksaan jembatan Wadi Gaza pada Selasa malam. Peluru mengenai salah satu kendaraan, tetapi tidak ada seorang pun di dalamnya yang terluka.
"Meskipun ini bukan insiden keamanan pertama yang terjadi selama perang, ini adalah pertama kalinya kendaraan WFP ditembak langsung di dekat pos pemeriksaan, meskipun telah mendapatkan izin yang diperlukan," kata WFP.
Dikatakan kendaraan itu berada "beberapa meter" dari pos pemeriksaan Israel saat terkena tembakan.
BACA JUGA:
Sebelumnya, insiden penyerangan terhadap organisasi bantuan dan kemanusiaan juga terjadi sejak konflik terbaru di Gaza pecah 7 Oktober 2023.
Pada Bulan April, tiga serangan udara Israel menghantam konvoi kendaraan bantuan kemanusiaan yang melintasi Gaza, menewaskan tujuh staf World Central Kitchen.
Diketahui, PBB telah lama mengeluhkan adanya hambatan dalam penyaluran dan distribusi bantuan selama perang serta di tengah "pelanggaran hukum total" di daerah kantong Palestina itu.