Kutip Surat Al Hadid, Muhammadiyah Klaim Bakal Kelola Tambang Tanpa Rusak Alam

JAKARTA - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya akan mengelola tambang yang diberikan pemerintah dengan memperhatikan aspek lingkungan serta sosial masyarakat sekitar.

Sebelumnya Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah terkait pengelolaan Izin Usaha Tambang (IUP) pada Konsolidasi Nasional akhir Juli 2024.

"Satu hal yang diajarkan oleh Islam itu adalah keseimbangan. Keseimbangan dalam pengertian, ya, kita bisa mengeksplorasi tapi tidak mengeksploitasi. Itu saya kira prinsip yang diajarkan oleh Islam," ujar Mu'ti di Jakarta, Selasa 27 Agustus, disitat Antara. 

Mu'ti mengatakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kekayaan alam untuk kesejahteraan dan sumber penghidupan bagi makhluk hidup. Ia juga mengutip Surat Al Hadid yang menjelaskan perihal besi.

Maka dari itu, kata dia, Muhammadiyah ikut ambil bagian dalam pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Apalagi keberlangsungan ekonomi di Indonesia sebagian besarnya masih bergantung pada sumber daya alam.

"Karena itu kalau kita tidak boleh menambang sama sekali, ya, Indonesia ini saya kira tidak akan bisa survive. Karena keberlangsungan ekonomi kita ini masih sebagian besarnya tergantung dari sumber daya alam yang kita miliki," kata dia.

Kendati demikian, menurut Mu'ti, aspek keseimbangan harus menjadi faktor kunci dalam pengelolaan tambang. Muhammadiyah ingin eksplorasi dan konservasi dapat berjalan beriringan.

"Dan sebagian dari sumber daya alam itu memang sumber daya alam yang ada di minerba (mineral dan batu bara) itu. Karena itu maka yang penting adalah bagaimana keseimbangan antara eksplorasi dengan konservasi," kata dia.

Sebelumnya, Muhammadiyah masih menunggu di mana lokasi dan alokasi tambang yang diberikan pemerintah.

Namun lokasi tambang bekas PT Adaro Energy Tbk atau PT Arutmin Indonesia disebut-sebut bakal menjadi lahan garapan Muhammadiyah.