NasDem Minta Pemerintah Salurkan Bansos Hanya saat Keadaan Darurat

JAKARTA - Partai NasDem meminta pemerintah memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan sosial (bansos). Salah satunya, NasDem mengusulkan agar bansos disalurkan hanya saat keadaan darurat.

Usulan ini menjadi salah satu rekomendasi dari hasil pembahasan dalam Kongres III Partai NasDem.

"Partai NasDem merekomendasikan bansos digunakan hanya pada saat keadaan darurat, seperti bencana alam, pandemi, kelaparan akut, dan sejenisnya," kata Anggota SC Kongres III NasDem Martin Manurung di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 27 agustus.

Selain itu, pemerintah harus memperbaiki kebijakan dan tata kelola program perlindungan sosial dan jaring pengaman sosial (social safety net) sebagai bentuk kehadiran negara dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Kemudian, NasDem juga meminta pemerintah bisa memastikan akurasi dan pemutakhiran data penerima manfaat Bansos secara berkala melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar lebih tepat sasaran.

"Menjadi krusial bagi pemerintah untuk memperbaiki sistem bansos dan akurasi data penerima bansos secepatnya. Sebab, pada hakikatnya, bansos berfungsi sebagai instrumen perlindungan kepada masyarakat yang tengah mengalami kesulitan dalam keadaan darurat ekonomi," jelas Martin.

Dalam kesempatan itu, Martin mengingatkan fakta yang didasarkan pada catatan Kemenkeu. Di mana, sepanjang 2014-2024, anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) yang di dalamnya terdapat anggaran bansos telah mencapai Rp3.663 triliun.

Hanya saja, NasDem menilai Anggaran jumbo ini tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan sesuai target rencana program jangka menengah nasional (RPJMN). Kondisi inilah yang membuat NasDem mendesak perbaikan tata kelola bandos.

"Penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran dan lamban di tengah krisis amat memprihatinkan. Persoalan cenderung berulang, yang berakar dari kombinasi ketidaksiapan birokrasi merespon situasi krisis yang dalam dan tak terduga, lemahnya kepemimpinan dengan kapasitas untuk mengontrol akuntabilitas dan koordinasi lintas aktor,serta lemahnya basis data penerima," tegas Martin.