Umarsyah Minta Muktamar Dibatalkan, PKB: PBNU Tak Boleh Berpolitik Praktis Apalagi Melarang

NUSA DUA - Wasekjen PBNU Syaiful Huda merespon pernyataan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Umarsyah yang meminta Muktamar ke-6 dibatalkan. Huda menganggap pernyataan itu hanya pendapat pribadi dan bukan atas nama PBNU sebagai organisasi masyarakat (ormas).

"Kelihatannya itu sikap pribadi. Kalau itu imbauan sikap pribadi, maka kita enggak tahu beliau mewakili siapa. Beliau juga bukan orang PKB," kata Huda di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Sabtu, 24 Agustus.

Huda menilai pernyataan yang dilontarkan Umarsyah dengan posisinya sebagai Ketua PBNU tidak tepat. Sebab, menurutnya PBNU tak bisa melarang kegiatan politik kepartaian.

"Kalau itu PBNU, maka PBNU itu tidak boleh berpolitik praktis, apalagi melarang-larang. Itu tidak tepat. Itu menyalahkan AD/ART PBNU," ucap Huda.

Sebelumnya, Ketua PBNU Habib Umarsyah, meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membatalkan pelaksanaan Muktamar di Bali yang rencananya berlangsung pada 24-25 Agustus. Mengingat rencana pelaksanaan Muktamar PKB mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali.

“Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” ujar Habib Umarsyah di Jakarta.

Sebagai informasi, penolakan pelaksanaan Muktamar PKB ke VI datang dari Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali kemarin. Sejumlah elemen masyarakat Bali ini menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.

Ada tiga poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan. Pertama, mendesak kepada pemerintah daerah dan kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.

Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali.

Ketiga, mendesak kepala pemerintahan daerah dan kepolisian daerah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanaan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center.

Karena itu, Habib Umarsyah meminta agar para elit PKB mendengar aspirasi masyarakat Bali itu dan membatalkan pelaksanaan muktamar di Pulau Dewata itu.

“Saya khawatir kalau dipaksakan nanti akan timbul gesekan antar elemen masyarakat,” katanya.

Muktamar adalah forum pengambilan keputusan tertinggi PKB jelang pergantian pengurus yang dihadiri oleh semua perwakilan atau utusan dari dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC) di seluruh Indonesia, termasuk badan otonom PKB. Tahun ini, Muktamar dihadiri ribuan kader PKB.

Dalam pelaksanaan Muktamar nanti, DPC PKB akan mengusulkan sosok yang akan melanjutkan kepemimpinan PKB untuk periode 2024-2029.