Khawatir Ada Gesekan, PBNU Minta PKB Batalkan Muktamar di Bali

JAKARTA - Ketua PBNU Habib Umarsyah, meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membatalkan pelaksanaan Muktamar di Bali yang rencananya berlangsung pada 24-25 Agustus. Mengingat rencana pelaksanaan Muktamar PKB mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat Bali.

“Kami khawatir jika dipaksakan nanti malah timbul gesekan antar elemen masyarakat,” ujar Habib Umarsyah di Jakarta, Sabtu, 24 Agustus.

Sebagai informasi, penolakan pelaksanaan Muktamar PKB ke VI datang dari Poros Pemuda Pariwisata, Budayawan Bali, serta Pemuda Bali kemarin. Sejumlah elemen masyarakat Bali ini menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.

Ada tiga poin pernyataan sikap yang mereka sampaikan. Pertama, mendesak kepada pemerintah daerah dan kepolisian Daerah Bali untuk bertindak dan bersikap tegas atas segala bentuk kemungkinan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Bali sebagai pusat pariwisata nasional.

Kedua, mendesak kepala pemerintah daerah dan kepala kepolisian daerah Bali atas segala kemungkinan yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan situasi damai masyarakat Bali.

Ketiga, mendesak kepala pemerintahan daerah dan kepolisian daerah Bali agar membatalkan dan mencabut izin pelaksanaan Muktamar PKB yang diselenggarakan pada 24-25: Agustus 2024 di Bali Nusa Dua Convention Center.

Karena itu, Habib Umarsyah meminta agar para elit PKB mendengar aspirasi masyarakat Bali itu dan membatalkan pelaksanaan muktamar di Pulau Dewata itu.

“Saya khawatir kalau dipaksakan nanti akan timbul gesekan antar elemen masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, Koordinator Poros Pemuda Pariwisata Bali, Anak Agung Bramantara menilai pelaksanaan muktamar PKB di Bali sangat tidak tepat. Sebab saat ini Nahdlatul Ulama (NU) melalui organisasi sayapnya juga melaksanakan kegiatan di Bali.

"Akan lebih baik mereka menyelesaikan masalah internal mereka dulu,” katanya di Nusa Dua, Bali, kemarin.