JAKARTA - Aksi bakar ban hingga blokir jalan mewarnai unjuk rasa yang digelar gerakan mahasiswa peduli demokrasi di depan kantor dewan kehormatan penyelenggara pemilu (DKPP), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis, 22 Agustus.
Dalam aksinya, massa mendesak DKPP segera memproses hingga memberhentikan 5 orang anggota komisioner KPU Kabupaten Mimika lantaran diduga keras telah melakukan kejahatan demokrasi.
"Kami meminta DKPP segera memproses 5 anggota komisioner KPU yang telah melakukan pelanggaran kode etik, penyuapan dan kasus gratifikasi dan nepotisme yang dilakukan oleh 5 komisioner KPU kabupaten Mimika, Papua Tengah," kata koordinator aksi, Palavianus kepada wartawan di lokasi, Kamis, 22 Agustus, sore.
Tak puas membakar ban bekas, massa kemudian berupaya memblokade ruas Jalan Abdul Muis hingga membuat arus lalu lintas dari arah Gambir menuju Harmoni mengalami kemacetan panjang.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Aktor Reza Rahadian Ikut Demo di Depan Gedung DPR MPR, Massa Aksi Foto Selfie
22 Agustus 2024, 12:47 -
| BERITA
Aniaya Istri dan Anak, Armor Toreador Suami Cut Nabila Jadi Target Kepolisian dan KPAI
13 Agustus 2024, 21:01 -
| BERITA
Wanita Berhijab Terseret 100 Meter saat Coba Pertahankan Handphone yang Dijambret
12 Agustus 2024, 18:10 -
| BERITA
Satpol PP Pakai Pakaian Preman Tangkap ‘Pak Ogah’ di Putaran Jalan Sawah Besar Jakpus
12 Agustus 2024, 16:38
"Kami meminta kepada DKPP untuk segera memproses dan memberhentikan secara tidak hormat 5 komisioner KPU yang melakukan pelanggaran ini," ujarnya.
Aksi pembakaran ban dan blokade jalan ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan massa yang kesal aksinya tak mendapat tanggapan dari DKPP.
Meski sempat memanas, namun aksi massa pun mereda saat perwakilan dari mereka akhirnya diperbolehkan masuk untuk beraudiensi dengan pihak DKPP.
Selain itu, Jeri Dabi juga menuntut DKPP untuk menjatuhi hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada 5 anggota KPU Mimika yang dinilai telah melanggar UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan peraturan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilihan umum RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilihan umum.
Selain itu, massa mengancam akan menggelar aksi lebih besar apabila tuntutan mereka tak didengar oleh DKPP.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #golkar #pilkada jakarta #judi online #gunung lewotobi laki lakiPopuler
