Pengurus RT-RW Minta Dana Operasionalnya Dinaikkan jadi Rp6 Juta, DPRD DKI Beri Syarat Ini

JAKARTA - Pengurus Forum Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat meminta kepada Komisi C DPRD DKI Jakarta untuk menaikkan nominal dana operasional mereka.

Sejak tahun 2018 hingga kini, pengurus RT-RW mendapat anggaran operasional sebesar Rp2 juta per bulan untuk RT dan Rp2,5 juta perbulan untuk RW.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Rasyidi menyebut pihaknya bisa mengusulkan agar kenaikan dana operasional pengurus RT-RW bisa dianggarkan.

Namun, Rasyidi memberi syarat agar para pengurus RT-RW ini memberikan rancangan anggaran biaya (RAB) secara rinci berdasarkan angka yang mereka ajukan.

“Karena bicara anggaran, harus jelas nominal Rp6 juta itu apa. Jadi kita minta rinciannya, harus ada terlebih dahulu,” kata Rasyidi dalam keterangannya, Kamis, 22 Agustus.

Hanya saja, Rasyidi menegaskan penambahan anggaran operasional pengurus RT-RW ini tidak bisa dialokasikan dalam perubahan APBD tahun 2024 karena sudah disahkan.

Jika disetujui, DPRD akan mengusulkan anggaran tersebut dalam penyusunan APBD tahun 2025. Sehingga, pengurus RT-RW diminta untuk secepatnya menyerahkan RAB tersebut.

“Kemudian sebelum akhir Desember 2024, harus segera dimasukkan kembali dan ke Komisi C atau langsung ke ketua DPRD DKI,” ujar Rasyidi.

Sebelumnya dalam audiensi bersama DPRD, juru bicara Pengurus Forum RT RW Kecamatan Menteng Tomy Tampatty menjelaskan alasan pihaknya meminta kenaikan dana operasional.

Menurutnya, pengurus RT-RW tersebut kekurangan dana untuk menunjuang kegiatan RT dan RW bersama Kamtibnas, sosialisasi pencegahan penyakit, pencegahan bahaya Narkoba, pencegahan judi online, pencegahan tawuran, dan lain-lain.

Terlebih, ada sebagian kegiatan yang perlu dilaksanakan selama 24 jam untuk menjalin koordinasi lintas sektor.

“Kami mewakili teman-teman dari forum RT-RW Kecamatan Menteng mengusulkan angka yang ideal untuk mendukung kegiatan itu minimal Rp6 juta per bulan,” ujar Tomy di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu, 21 Agustus.

Tomy berharap, DPRD dapat merealisasikan usulan penambahan anggaran operasional tersebut. Sebab banyak RT dan RW yang mengeluhkan hal yang sama mengenai kurangnya anggaran operasional.

Bahkan tak jarang pengurus RT dan RW dalam setiap kegiatan menggunakan dana pribadi.

“Kami rasa langkah ini bisa mendorong ke depan agar ini ditinjau, karena bagaimanapun harus kita sadari keberhasilan Pemda DKI, baik gubernur, walikota, camat dan lurah itu kuncinya ada di RT dan RW,” imbuhnya.